Home >> Balikpapan >> Walikota Tetapkan UMK 2017 Rp2,4 Juta

Walikota Tetapkan UMK 2017 Rp2,4 Juta

Rizal: Sudah Saya Tandatangani

BALIKPAPAN- Walikota Rizal Effendi sudah menandatangani dan memutuskan kenaikan UMK Balikpapan tahun 2017. “Sudah. Kita pakai berdasarkan PP 78 . Itu sekitar Rp2,4 juta lebih,” ungkapnya, Jumat (18/11).
Rizal memastikan kenaikan UMK 2017 ini berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang kenaikan upah. Penandatangan SK UMK dilakukan, Kamis (17/11) dan langsung dikirimkan ke provinsi untuk dimintai persetujuan Gubernur. “Sudah saya tandatangani kemarin. Langsung dibawa ke Gubernur. Waduh kalau teknisnya berapa itu bisa tanya dinas,” ujarnya
Ia menyatakan kenaikan ini merupakan kebijakan yang diambil Pemkot di tengah adanya perbedaan antara Apindo dan serikat pekerja. Keputusan ini lebih pada pertimbangan mengikuti aturan PP Nomor 78 Tahun 2015. “Itulah keputusan akhirnya. Kalau dikira jalan tengah harus dikawinkan antara dua itu. Ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pemerintah kota ikut PP 78 angkanya Rp2,4 juta itu,” tandasnya.
Sebelumnya, Federasi Serikat Buruh (FSB) Balikpapan, menilai pemkot selalu memihak pada pengusaha bukan pada pekerja. Mereka ingin kenaikan UMK 2017 harus di atas UMP 2017 sebesar Rp2,339 juta seperti diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2015.
“Kami paham dengan kondisi ekonomi saat ini tapi kenaikan UMK itu harus dilakukan. Apalagi penetapan UMK di tahun lalu sudah kami mengalah. Sekarang kalau mau ditetapkan sama dengan UMP ya enggak bisa dong,” tandas Ketua Serikat Buruh Balikpapan, Rudolf Wetik.
Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, kenaikan UMK harus lebih dari UMP. “Itu sudah menjadi aturan baku, naiknya UMK itu lima persen dari UMP tidak sama dengan UMP,” ujarnya.
Diketahui, UMP Provinsi Kaltim tahun 2017 ditetapkan naik 8,25 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp 2.339.556. Jika UMK Balikpapan tahun 2017 dinaikan 8,25 persen menjadi Rp 2,4 juta. “Kalau memang enggak sesuai dengan aturan yang berlaku, keputusan Dewan Pengupahan itu harus di-pending. Sekarang ini sudah tidak lagi berpatokan dengan keputusan Kepala Daerah, namun pusat yang menentukan naiknya UMK itu,” bebernya.
Dia mempertanyakan sikap Apindo terkait kenaikan UMK yang selalu ingin di angka yang sangat rendah. “Masa dengan kenaikan yang sudah rendah ini Apindo selalu mintanya tidak dinaikan,” tukasnya. (din)