Breaking News
Home >> Kutai Kartanegara >> Warga Hanya Dapat Rp50 Ribu per Hektare

Warga Hanya Dapat Rp50 Ribu per Hektare

Lahan Dikelola Perusahaan Sawit

TENGGARONG – Polemik antara warga dan korporasi terus terjadi di Kutai Kartanegara. Buktinya, Kelompok Tani Mandiri yang terdiri dari 10 orang mengadu ke DPRD. Mereka mengadukan lahan mereka seluas 38 hektare yang dikerjasamakan dengan PT Kota Bangun Plantation di Desa Jembayan Dalam, Kecamatan Loa Kulu. Warga mengaku dirugikan.
Warga hanya menerima Rp50 ribu/hektare per satu kali panen dari PT Kota Bangun Plantation. Lahan itu sendiri sudah dikelola sekitar tujuh tahun.
“Warga Jembayan dan Loa Duri mengadukan ke kami terkait dana bagi hasil atau dana talangan, warga hanya dibayar Rp50 ribu per hektare untuk lahan mereka,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Kukar, Supriyadi, Selasa (18/10).
Komisi I sendiri sudah tiga kali memediasi kasus ini. Namun sampai sekarang belum ada titik temu. Padahal warga menuntut hak yang sesuai dengan tanah mereka yang dikelola anak perusahaan Kalpataru tersebut.
“Bahkan, Disbun (Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kukar, Red.) menyam-paikan perusahaan ini menyalahi aturan dengan pembaya-ran seperti itu,” katanya.
Untuk menye-lesaikan kasus ini, kata Supriyadi, Disbunhut harus menyelesaikan kasus ini dengan turun ke lapangan melakukan verifikasi lahan warga dan mendesak perusahaan melakukan pembayaran sesuai perjanjian. Terlebih, warga meninggalkan lahan tersebut untuk dikelola dengan sistem bagi hasil.
DPRD sendiri, lanjut dia, memberikan reko-mendasi agar Dis-bunhut mela-kukan evaluasi izin, HGU dan MoU antara masyarakat dan PT Kota Bangun Plantation dalam kurun waktu dua minggu. DPRD akan memonitoring hasil evaluasi tersebut.
Anggota Komisi 1 DPRD Kukar, Hamdiah menambahkan, luas lahan warga yang dikerjasamakan dengan PT Kota Bangun Plantation mencapai 38 hektare. Dalam kerja sama itu, tidak diatur secara resmi mengenai bagi hasil.
“Tapi di mana-mana kata mereka, jika lahan dikelola perusahaan maka warga dapat 80 persen dan perusahaan 20 persen,” ucap Politikus PKB ini.
Permasalahan ini, kata dia, harus diselesaikan karena warga bergantung pada lahan tersebut. “Perusahaan kami anggap tidak ada itikad baik menyelesaikan kasus ini. Untuk itu, kami akan merekomendasikan agar evaluasi perizinannya,” bebernya.
Pimpinan Kalpataru Group menolak ditemui saat Koran Kaltim menyam-bangi kantor mereka di Jl Pahlawan, Kelurahan Bukit Biru, Tenggarong. Melalui sekuriti, pimpinan Kalpataru Group meminta agar media ini kembali pada Kamis (20/10) hari ini.(ami)