Breaking News
Home >> Berau - Kubar >> Warga Kalteng Minta Komnas HAM Turun Tangan
KONDISI warga Kalteng di tapal batas, di bawah tenda terpal. Sudah hampir sebulan ini mereka bertahan menduduki tapal batas Kaltim dan Kalteng.
KONDISI warga Kalteng di tapal batas, di bawah tenda terpal. Sudah hampir sebulan ini mereka bertahan menduduki tapal batas Kaltim dan Kalteng.

Warga Kalteng Minta Komnas HAM Turun Tangan

SENDAWAR – Kisruh tapal batas kabupaten Kutai Barat di Kalimantan Timur dengan kabupaten Barito Utara (Batara) di Kalimantan Tengah, belum usai. Kedua kelompok warga, bersikeras saling klaim wilayah, dan masih berada di daerah tapal batas kedua kabupaten, dengan mendirikan tenda.
“Mereka (warga Kalteng), berada di perbatasan Kubar dan Batara, meminta Pemprov Kaltim dan Kalteng, mendesak pemerintah pusat, menyelesaikan dan menegaskan tapal batas kedua kabupaten,” kata tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Kasan G Kaya, Selasa (18/10).
Kasan juga mengatakan telah menerima tembusan surat Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak bernomor 136/4827/BPPWK-C tertanggal 4 Oktober 2016. Intinya, surat itu berisi tentang pengamanan Wilayah perbatasan Kaltim-Kalteng. Dia menilai surat tersebut sangat tidak beralasan. Mengingat, Pemkab mesti segera mengambil tindakan represif, terkait adanya warga Kalteng, yang menduduki perbatasan kedua provinsi.
“Kami (warga Kalteng) akan meminta perlindungan kepada Komnas HAM untuk turun menginvestigasi ini. Karena menurut kami, instruksi tindakan refresif oleh Gubernur Kaltim sangat bertentangan dengan hukum. Pemasangan 10 patok pilar tapal batas pada 2009 bertentangan dengan Keputusan Mendagri No 185/1989,” ungkapnya.
Bupati Kutai Barat FX Yapan angkat bicara. Menurut dia, perbatasan kedua kabupaten beda provinsi itu menjadi wewenang provinsi dan pemerintah pusat. “Aspek hukum dan administrasinya jelas dan sah. Ada kesepakatan bersama antara Kubar dan Barito Utara beberapa tahun silam yang difasilitasi Kemendagri. Kalau pihak Kabupaten Barito Utara kurang puas, silahkan tempuh jalur hukum,” ujar Yapan, saat ditemui di kantornya.
“Kita berharap masyarakat dua kabupaten dapat menahan diri. Jangan sampai terjadi gesekan yang membuat perpecahan,” kata Dandim 0912 Kubar, Letkol Inf Hendriawan Senjaya. (imr)