Published On: Jum, Apr 5th, 2013

Yusran Aspar-Mustaqim Tolak Keputusan MK

PENGGUNAAN KTP/KK MENJELANG PILBUP PPU

PENAJAM – Tim Sukses (timses) pasangan Cabup-Cawabup Pilkada Penajam Paser Utara (PPU) 2013 nomor urut 1 Yusran Aspar-Mustaqim (Yaqin),  menolak penerapan KTP dan Kartu Keluarga (KK) sebagai dasar hak pilih pada Pilbup PPU 25 April mendatang. Padahal cara tersebut sudah ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 85/PUU-8/2012 tertanggal 13 Maret 2013 tentang penggunaan hak pilih. Timses khawatir ada eksodus warga yang  datang  untuk memberikan hak suaranya. Demikian diungkapkan Humas timses Yaqin, Taufik, kepada Koran Kaltim siang kemarin.
“Kami meminta ketegasan kepada KPU PPU mengenai putusan MK tersebut. Karena kami  khawatir ada eksodus warga yang  datang  untuk memberikan hak suara dalam Pilbup nanti. Hal ini juga agar tidak ada kecurigaan akan hak itu,” jelas Taufik.
Menurutnya, ketegasan yang harus diambil oleh KPU, adalah memberikan batas waktu atau batas penerbitan KTP  dan KK yang bisa memberikan hak suara dalam Pilbup mendatang. Ia mencontohkan, KTP dan KK yang terbit tahun 2013 ini tidak lagi diberikan kesempatan untuk memberikan hak suara. Karena menurutnya, keputusan MK ini tidak mutlak untuk dilaksanakan.
Selain itu, tambahnya, jangan sampai nanti setelah diterapkannya putusan MK ini, banyak  orang berlomba-lomba untuk membuat KTP dan KK sehingga bisa menggunakan suaranya dalam pencoblosan nanti.
“Kita lihat buktinya  setiap hari kan banyak warga yang datang ke Disdukcapil dan apabila putusan MK ditetapkan, maka bisa dipastikan jumlah pemilih tambah makin membengkak. Makanya kami minta agar KPU bertindak tegas dan memberikan pembatasan penerbitan KTP yang bisa digunakan saat pencoblosan Pilbup,” tegasnya.
Selain itu, tambahnya, surat suara untuk kebutuhan pencoblosan juga telah dicetak, walaupun telah ditambah 2,5 persen untuk cadangan, jelas tidak mampu memenuhi kebutuhan pemilihan yang nantinya menggunakan KTP dan KK. Jadi pihaknya meminta agar KPU menunda dulu  penerapan putusan MK itu, dan hanya menggunakan data  pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU sejumlah 117.856, dimana penetapan DPT lebih dahulu ada ketimbang keputusan MK tersebut.
“Selain itu, dalam keputusan MK tersebut masih ada celah KPU PPU untuk tidak menerapkan penggunaan KTP dan KK saat dilaksanakan pencoblosan nanti. Kami akan tetap bertahan dengan keputusan kami menolak apabila KTP dan KK digunakan dalam pencoblosan nanti,”ujarnya.
Sementara itu,  Ketua KPU PPU, Andi Arfin dalam penjelasannya mengatakan pekan depan pihaknya bersama tiga timses pasangan calon akan mendatangi MK untuk mempertanyakan mengenai  penggunaan KTP dan KK tersebut. Hal ini untuk mengetahui batas penerbitan KTP dan KK yang bisa digunakan saat pemungutan suara nanti sebagaimana permintaan timses Yaqin.
Menurutnya, dalam putusan MK itu harus dilaksanakan, oleh karena itu,  pihaknya diberikan kewenangan secara teknis untuk melaksanakan penggunaan KTP dan KK. Namun karena ada permintaan dari timses maka pihaknya berkonsultasi lebih dahulu ke MK. (nav)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger

About the Author

korkal99 - Berita koran harian di kalimantan timur, Kutai Kartanegara, Bontang, Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Berau, Bulungan, politik, pemilu, pilkada, kriminal, olahraga, ekonomi

Email
Print
WP Socializer Aakash Web