Dipublish: 9 Mei 2013, 23:22

Yusran Menang, Pejabat Mulai Resah

Tim Sukses Ysran-Mustaqim Bantah Intervensi Bupati

PENAJAM – Pasangan Yusran Aspar-Mustaqim MZ (Yaqin) telah ditetapkan KPU Penajam Paser Utara (PPU) sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati PPU ter-pilih periode 2013-2018. Sejumlah pejabat Eselon IV hingga Eselon II di lingkungan Pemkab PPU mulai resah. Kekhawatiran akan masuk gerbong mutasi mulai santer dibicarakan di kalangan PNS PPU.
“Jelas kondisi ini menimbulkan keresahan karena mutasi bakal dilakukan pimpinan baru. Diduga ada beberapa pejabat terlibat Pilkada mendukung salah satu pasangan calon dan hal itu telah melanggar kode etik PNS,” kata seorang pejabat dinas di PPU yang minta tidak disebut namanya, kemarin.
Diakuinya, posisi pejabat dan PNS cukup dilema karena harus loyal pada atasan yakni bupati incumbent. Suka tidak suka, disadari atau tidak disadari, para pejabat masuk dalam politik praktis. Wajar saja jika pelaksanaan Pilkada disarankan kembali ke pemilihan oleh legislatif agar PNS tidak terjebak dalam politik itu.
Sarifah Ainun Jariyah, anggota Tim Pemenangan Yaqin membantah isu mutasi besar-besaran akan terjadi atas tuntutan tim pemenangan. Sebab masalah kepegawaian bukan ranah dan wewenang tim.
“Kami ini hanya mengantarkan pak Yusran dan Mustaqim. Kami sama sekali tidak ikut campur urusan kepemerintahan, walaupun pasangan yang kami usung dan dukung telah menang. Sebagaimana aturan berlaku, yang menentukan PNS menjabat posisi tertentu adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), bukan tim sukses,” tegasnya.
Lebih tegas, penetapan seluruh pejabat nanti menurutnya bukan atas dasar kedekatan pejabat dengan bupati serta wabup. Setiap pejabat nanti harus melalui uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di hadapan tim ahli. Nanti hasilnya menjadi pertimba-ngan Baperjakat, sehingga pejabat SKPD bekerja secara professional.
“Semua pejabat berhak mengikuti fit and proper test. Asalkan dari segi kepangkatan dan latar pendidikannya telah memenuhi syarat kepegawaian. Saya yakin, langkah ini dapat membawa pemerintah di PPU menjadi lebih sehat, sehingga hasilnya menjadi lebih baik pula,” jelas Ainun yang juga anggota DPRD PPU ini. (nav)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger