SAMARINDA –  Pansus Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak mengenai Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 telah merumuskan beberapa poin penting yang akan menjadi prioritas kerja. Dari sederet kerja, diantaranya bantuan keuangan (bankeu) Pemprov Kaltim ke daerah, proyek MYC (Multi Years Contranc), hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) hingga masalah pendidikan.

Diungkapkan Anggota Pansus LKPj Muspandi, pansus sepakat akan meninjau ke lapangan untuk mengukur secara objektif laporan Pemprov Kaltim yang telah disampaikan beberapa waktu lalu. “Khususnya yang berkaitan dengan bantuan keuangan Pemprov Kaltim yang telah dianggarkan, seperti sejumlah jalan lingkungan yang ada di Samarinda,” ujarnya.

Belum lagi persoalan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (self blocking) dari Pemprov Kaltim yang merasionalisasi anggaran yang sudah dialokasikan pada 2016. “Sehingga pekerjaan yang sudah terselesaikan menjadi utang pemerintah, karena pembayaran 70 persen, sedangkan sisanya masuk rasionalisasi,” beber Ketua Fraksi PAN ini.

Dia mengatakan proyek yang mesti masuk rasionalisasi harusnya yang bukan menjadi pembangunan prioritas pemerintah, seperti proyek MYC yang menelan banyak anggaran. Apalagi melihat kondisi keuangan yang terjun bebas. 

“Kalau tidak ada uang, masa mau dipaksakan dan mengorbankan program prioritas, jadinya kan tidak etis. 

Pembangunan yang harusnya bisa dinikmati cepat, akhirnya tidak ada sama sekali,” sindirnya.

Selain itu, yang tak kalah penting disampaikan Muspandi adalah terkait hasil audit BPK atas LKPj gubernur. Meski pemerintah dapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), fakta di lapangan harus berbading lurus dengan predikat yang diperoleh. “Catatan BPK akan menjadi acuan kerja kita di pansus, sesuai gak? Jangan sampai di belakang nantinya ada temuan yang bisa menjadi preseden buruk Pemprov Kaltim,” beber dia.

Terakhir yang menjadi sasaran kerja pansus LKPj adalah masalah pendidikan SMA/MA atau sederajat yang kini menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim. 

Pansus kata Muspandi akan melakukan cross check penerapan regulasi pemerintah. (hms6)