TENGGARONG - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengupayakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III tahun ini bisa tetap berjalan maksimal.

Kepala Bappeda, Wiyono didampingi Kasubid Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman, Edy Santoso mengatakan PAMSIMAS III tahun ini merupakan tindak lanjut dari RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) melalui universal acces 100-0-100 yaitu 100 persen air minum, 0 persen kumuh dan 100 persen sanitasi yang diproyeksikan program ini berjalan sampai tahun 2019.

“Yang jadi permasalahan di Kukar ini kan untuk penyediaan air minum yang dilayani melalui PDAM itu 73 persen dan di luar pelayanan PDAM ada 108 desa yang belum terlayani. Untuk di luar jaringan PDAM ini, Kukar mengikuti PAMSIMAS III sejak tahun 2016. Dari 108 desa yang belum terlayani itu, kami mengupayakan 97 desa bisa terlayani,” katanya kepada Koran Kaltim belum lama ini.

Pihaknya mengungkapkan PAMSIMAS dimulai tahun 2015, namun untuk Kukar sendiri baru ikut program ini pada 2016 dan untuk kegiatan fisiknya sudah dilakukan pada 2017. Untuk pembangunan fisiknya pada tahun 2017 ada 14 desa dengan melakukan sharing program. “Sebanyak 10 desa melalui dana APBN dan empat desa melalui dana APBD kabupaten. Kemudian dilanjutkan di 2018 ini yang memiliki target sesuai yang disepakati oleh Kementerian PUPR ada 20 target kami. Sebanyak 16 desa masuk pendanaan APBN dan empat desa melalui pendanaan APBD. Total Pagu APBN untuk tahun ini melalui Pamsimas senilai Rp3.763.000.000 sedangkan pagu ABPD ada sekitar Rp894.000.500,” ungkapnya.

Pihaknya berharap PAMSIMAS III, Kementerian PUPR ini berlanjut di tahun 2020 dan seterusnya. Program ini diharapkan berlanjut dan sisa desa yang belum terlayani bisa tetap diupayakan melalui PAMSIMAS III ini.

“Untuk salah satu desa dari pagu Rp350 juta yang ditetapkan Kementerian PUPR, ada yang tidak terlayani semua KK-nya. Jadi yang belum terlayani itu kami upayakan menempuh solusi pendanaannya selain di back up dari APBD juga melalui forum CSR perusahaan, ini target ke depannya untuk memenuhi rumah tangga yang belum terlayani dari PAMSIMAS III ini. Harapannya supaya dalam satu desa itu bisa terpenuhi rumah tangga yang memerlukan sarana air bersih ini,” ucapnya.

Untuk diketahui pada Februari lalu, Bupati Kukar Edi Damansyah secara simbolis meresmikan Sarana Air Bersih Program PAMSIMAS III Tahun 2017 di Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak. Edy menjelaskan PAMSIMAS III ini bisa terlaksana dengan baik melalui upaya sharing dana yakni dari APBN, APBD dan partisipasi masyarakat. APBN sebesar 70 persen, APB-Desa 10 persen dan Partisipasi Masyarakat 20 persen. “Jadi jika di rupiahkan untuk APBN senilai Rp245 juta, APBDesa Rp35 juta dan dana masyarakat yang terdiri dari incash Rp14 juta (4 persen) dan inkind Rp56 juta (16 persen) yang ditotal Rp70 juta. “Jadi total PAMSIMAS untuk satu desa itu di tetapkan oleh Kementerian PUPR sebesar Rp350 juta,” jelasnya.

Kegiatan PAMSIMAS ini dimulai dengan sosialisasi tingkat kabupaten untuk menjaring minat desa berpartisipasi mengikuti program PAMSIMAS yang kemudian dilanjutkan sosialisasi tingkat desa. “Kami menjelaskan kepada desa yang bersangkutan, program ini perlu adanya dukungan desa setempat seperti dana masyarakat yang berupa incash dan inkind. Incash ini bentuk tunai sedangkan Inkind dalam bentuk material ataupun tenaga kerja. Setelah dibentuk hasil fisik PAMSIMAS ini maka pihak desa membentuk BUMDes yang kemudian berperan aktif untuk mengelolanya, masalah tarif dan lainnya secara sepenuhnya dilakukan oleh desa yang bersangkutan baik masalah tarif dan lain halnya sesuai dengan kesepakat warga desa setempat selaku pengguna manfaatn program PAMSIMAS,” tegasnya. “Soal kendala, selama ini masih adanya desa-desa yang belum berperan aktif dalam memberikan dukungan terkait program ini, oleh karenanya kedepannya kami akan terus memberikan pemahaman secara mendalam bahwa program ini diminta adanya kontribusi masyarakat yang tujuannya agar masyarakat berpartisipasi aktif melakukan kegiatan operasional untuk tahun-tahun pemakaian itu. Kami leading sektornya sedangkan dinas teknisnya ada di Dinas Perkim,” tambah Edy. (adv/hei)