SANGATTA – Guna lebih meningkatkan efektifitas dan kualitas pelaksanaan program maka optimalisasi jejaring harus terus dikembangkan dengan menggandeng dunia usaha melalui program coorporate social responcibility (CSR) dan memaksimalkan peran media massa.

Hal itu ditegaskan Gubernur Kaltim dalam sambutan tertulis yang disampaikan Asisten Administrasi Umum H Bere Ali pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) se-Kaltim di Sangatta, Selasa (10/4).

Menurut dia, pelaksanaan program bidang P3A harus bisa memanfaatkan dan mendayagunakan energi atau sumber daya yang ada di daerah.

“Optimalkan jejaring seperti pihak swasta (dunia usaha) dengan program CSR dan peran media massa,” katanya.

Selain itu, jalin sinergi dengan lembaga pendidikan tinggi, instansi vertikal serta organisasi masyarakat agar pembangunan P3A bermanfaat bagi  semua. Baginya, apapun upaya yang dilakukan jika secara parsial dan sendiri-sendiri maka hasilnya tidak akan maksimal. Karenanya, program dan kegiatan harus dipikirkan, direncanakan dan mewujudkannya secara bersama-sama.

Dia mengingatkan saat ini masih banyak anak yang putus sekolah atau anak-anak yang berada di jalanan untuk mengemis dan mengamen. Kondisi ini ujarnya, harus menjadi perhatian agar mereka mendapatkan hak-hak sebagai anak seperti pendidikan, kasih sayang, hak bermain, kesehatan dan perlindungan. 

“Itu tidak mungkin dilakukan hanya oleh Dinas Kependudukan P3A atau Dinas Sosial. Tapi semua pihak harus bekerja sama untuk perlindungan anak-anak kita,” harapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan P3A Kaltim Hj Halda Arsyad mengemukakan rakorda untuk memperkuat kelembagaan P3A kabupaten dan kota antarpelaku pembangunan.

“Kegiatan ini agar terwujud sinergi terkait urusan P3A dengan mengoptimalkan pemangku kepentingan termasuk partisipasi masyarakat dan dunia usaha,” ujar Halda Arsyad.

Rakorda bertema Kerja Bersama bagi P3A Kaltim dilaksanakan dua hari (10-11 April) diikuti 200 peserta terdiri Dinas P3A, Bappeda, RSUD, DPRD, dinas kesehatan, P2TP2A dan lembaga pemerhati perempuan dan anak.

Tampak hadir Bupati Kutai Timur H Ismunandar dan Karo Perencanaan Kementerian PPPA Titi Eko Rahayu. (yans/sul/adv)