SAMARINDA - Pemprov Kaltim kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemerika Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2017. Meskipun  demikian ada catatan dalam WTP yang  perlu dicermati dan harus segera  direspon. 

Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengharapkan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Kaltim untuk segera merespon catatan-catatan  yang diberikan BPK RI. 

“Setiap kali kita mendapatkan WTP dari BPK, ada catatan-catatan yang harus diperbaiki. Selama waktu 20 hari kita harus kerja keras untuk merespon dan memperbaikinya. Dan itu wajib kita tindaklanjuti,” tegas Awang Faroek.  

Selain  cepat merespon  catatan-catatan dari BPK RI, Awang Faroek minta agar dalam  pencapaian target program masing-masing OPD,  yang perlu diperhatikan  adalah meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan sebagai bagian dari upaya  mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Awang Faroek berharap, seluruh jajaran Pemprov Kaltim bekerja lebih baik lagi. Sebab, untuk mempertahankan opini WTP tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi perlu perjuangan keras agar usaha dan upaya melalui peningkatan kinerja membuahkan hasil  maksimal.

“Saya menghendaki semua jajaran Pemprov mulai dari pimpinan, staf dan karyawan terus meningkatkan kinerja, terutama pengelolaan keuangan yang harus sesuai standar akuntasi pemerintah. Hal ini sangat penting untuk dapat mempertahankan  opini WTP tahun depan,” pintanya. 

Awang Faroek mengharapkan  prestasi yang diraih  di penghujung pengabdiannya mempunyai arti bahwa selama ini pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan harus tetap dilanjutkan. Bagi kabupaten dan kota yang belum belum mendapatkan WTP, bahkan turun dari WTP ke wajar dengan pengecualian (WDP) harus segera memperbaiki.

Seperti diketahui Auditor Utama Keuangan Negara VI  BPK- RI Dori Santosa pada Rapat Raripurna Istimewa DPRD Kaltim menyampaikan hasil  pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  Kaltim tahun anggaran 2017. Meski sukses meraih WTP, namun masih ditemukan kelemahan-kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) diantaranya pengelolaan aset tanah,  pengelolaan dana BOSDA dan BOSNAS.

Kemudian pengelolaan  pendapatan dan belanja hibah dari pemerintah kabupaten/kota masih ada yang belum dilaporkan, serta pemanfaatan barang milik negara di Pelabuhan Peti Kemas Kariangau belum terkontribusi maksimal. (mar/sul/adv)