SANGATTA - Pandangan umum Pemkab Kutim tentang tanggapan Fraksi di DPRD Kutim terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018 disampaikan langsung oleh Bupati Kutim Ismunandar. Hal tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna tentang Tanggapan Pemerintah mengenai pandangan umum fraksi-fraksi dalam dewan terhadap KUA dan PPAS Tahun 2018 Kabupaten Kutim dan  Penyampaian Nota Pengantar Raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran  2016 di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Senin (4/7). Intinya, KUA PPAS sudah disusun berdasarkan aturan yang berlaku. KUA PPAS 2018 nantinya bakal fokus pada dukungan untuk implementasi program Desa Membangun. Demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daya saing daerah. Seluruh program bertujuan untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD).

Ismunandar menjelaskan, dalam KUA dan PPAS 2018 direncanakan belanja langsung sebesar 60,35 persen dari total belanja. Peningkatan PAD sangat diperlukan agar secara bertahap memberikan kontibusi yang signifikan terhadap APBD Kutim, diluar sektor migas dan batu bara. “Peningkatan PAD memerlukan upaya intensifikasi, optimalisasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah lain. Seperti retribusi persampahan dan kebersihan, pajak bumi dan bangunan, reklame, usaha burung walet dan pajak lahan usaha perkebunan,” tuturnya menanggapi pandangan umum Fraksi Demokrat.

Senada, menanggapi pandangan umum Fraksi Gerindra, Ismu yang biasa disapa, menjelaskan dari sisi pendapatan Pemkab Kutim senantiasa akan meningkatkan PAD serta sumber-sumber lain untuk pencapaian target pendapatan. Termasuk juga mengefektifkan penggunaan anggaran. “Pemkab Kutim tetap berkomitmen untuk meningkatkan PAD dan mengefektifkan penggunaan anggaran di OPD berdasarkan skala prioritas,” tegasnya.

Sementara menanggapi Fraksi Nasional Kesejahteraan Bangsa, PPP, PDI Perjuangan, Golkar, Nurani Amanat Persatuan, Bupati mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Terutama kepada pimpinan dan anggota dewan atas kritik, saran dan masukan. Dia berharap semua itu dapat mengakomodir aspirasi masyarakat.

“Diharapkan KUA PPAS 2018  menjadi masukan utama dalam merumuskan APBD 2018. Mampu mengakomodir aspirasi masyarakat sesuai dengan keinginan kita bersama dalam rangka menuju masa depan lebih baik,” harapnya. 

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan Penyampaian Nota Pengantar Raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 oleh Wakil Bupati Kasmidi Bulang. Setelah membacakan Nota dimaksud, lantas lampiran berkas diberikan kepada Bupati, untuk selanjutnya laporan diserakan oleh Bupati ke Wakil Ketua I DPRD Kutim Yulianus Palangiran. (hms7)