Rabu, 13/06/2018
Demmu Usul Anggota Dewan Harus Diabsen Saat Rapat Paripurna
Rabu, 13/06/2018
Suasana sidang paripurna di DPRD Kaltim
Berita Terkait
Berita Pilihan
Demmu Usul Anggota Dewan Harus Diabsen Saat Rapat Paripurna
Rabu, 13/06/2018
Suasana sidang paripurna di DPRD Kaltim
SAMARINDA – Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim Baharuddin Demmu akan mengusulkan ke Ketua BK dan pimpinan dewan untuk menerapkan absen kepada 55 anggota dewan di Karang Paci. Menurut Baharuddin, teknisnya sebelum dilaksanakan rapat paripurna, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kaltim terlebih dulu mengabsen seluruh anggota dewan. Dirinya menyebut penerapan aben anggota dewan sudah berlaku di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Hasilnya, kata dia, tingkat kehadiran anggota dewan di daerah tersebut cukup bagus saat paripurna.
“Saya sih saran saja, sebab pada saat saya kunjungan di DPRD Sulsel. Disana seperti itu penerapan-nya. Saya harapkan bisa diterapkan di DPRD Kaltim. Bahwa setiap rapat Paripurna harus diaben satu-satu,” kata Baharuddin.
Ia juga mendorong pimpinan DPRD beserta BK agar menegaskan kembali aturan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPRD, DPD, dan DPRD (MD3).
“Dalam undang-undang itu sudah dijelaskan, anggota DPRD enam kali berturut-turut tidak hadir dalam sidang paripurna, maka dilakukan PAW (Penggantian Antar Waktu),” tegas Baharuddin.
Terakhir, dia menyampaikan mengingat sidang paripurna selalu memuat agenda penting, maka pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan gubernur/sekretaris provinsi harus menghadiri kegiatan tersebut.
“Selama ini hanya kepala bidang saja yang diutus dalam paripurna. Ini contoh yang kurang baik. Harusnya seluruh kepala dinas hadir untuk mendengarkan materi sidang. Jangan ada perwakilan lagi,” pintanya. (adv/sab)
Demmu Usul Anggota Dewan Harus Diabsen Saat Rapat Paripurna
Suasana sidang paripurna di DPRD Kaltim
SAMARINDA – Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim Baharuddin Demmu akan mengusulkan ke Ketua BK dan pimpinan dewan untuk menerapkan absen kepada 55 anggota dewan di Karang Paci. Menurut Baharuddin, teknisnya sebelum dilaksanakan rapat paripurna, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kaltim terlebih dulu mengabsen seluruh anggota dewan. Dirinya menyebut penerapan aben anggota dewan sudah berlaku di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Hasilnya, kata dia, tingkat kehadiran anggota dewan di daerah tersebut cukup bagus saat paripurna.
“Saya sih saran saja, sebab pada saat saya kunjungan di DPRD Sulsel. Disana seperti itu penerapan-nya. Saya harapkan bisa diterapkan di DPRD Kaltim. Bahwa setiap rapat Paripurna harus diaben satu-satu,” kata Baharuddin.
Ia juga mendorong pimpinan DPRD beserta BK agar menegaskan kembali aturan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPRD, DPD, dan DPRD (MD3).
“Dalam undang-undang itu sudah dijelaskan, anggota DPRD enam kali berturut-turut tidak hadir dalam sidang paripurna, maka dilakukan PAW (Penggantian Antar Waktu),” tegas Baharuddin.
Terakhir, dia menyampaikan mengingat sidang paripurna selalu memuat agenda penting, maka pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan gubernur/sekretaris provinsi harus menghadiri kegiatan tersebut.
“Selama ini hanya kepala bidang saja yang diutus dalam paripurna. Ini contoh yang kurang baik. Harusnya seluruh kepala dinas hadir untuk mendengarkan materi sidang. Jangan ada perwakilan lagi,” pintanya. (adv/sab)
Berita Terkait
Copyright © 2024 - Korankaltim.com
Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.