BONTANG –Sebagai lanjutan pembahasan Laporan Pertangung Jawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD Kota Bontang 2017, Wali Kota Bontang Hj Neni Moerniaeni menyampaikan nota penjelasan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2017.

Nota disampaikan dalam sidang paripurna ke-4 yang dimpimpin Ketua DPRD Kota Bontang H Nursalam, di auditorium Kantor Wali Kota Bontang, Jl Moch Roem, Senin (25/6/2018).

Neni Moerniaeni menyampaikan,  laporan keuangan yang disampaikannya ini terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan, menurutnya laporan keuangan tersabut menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi pendapatan, belanja, pembiayaan, aset kewajiban, ekuitas saldo anggaran lebih.

“Pada 2017 belanja daerah lebih besar dialokasikan pada belanja langsung yakni belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta modal, hal tersebut dimaksudkan agar pembangunan lebih menyentuh kepentingan masyarakat umum sesuai dengan skala prioritas dari hasil penghimpunan aspirasi masyarakat,” terang Neni

Dalam kaitan penjelasan LKPJ APBD 2017, Neni menyampaikan, bahwa belanja daerah meliputi belanja operasional, belanja modal dan belanja tak terduga yang anggarannya dialokasikan dalam APBD 2017, ditetapkan sebesar Rp 1,09 triliun lebih dapat direalisasikan sebesar Rp 945,16 miliar lebih atau dengan persentase capaian sebesar 86,22 persen.

“Untuk belanja modal sebagai mana dituangkan dalam APBD 2017 telah dianggarkan sebesar Rp 269,68 miliar lebih, dapat direalisasikan sebesar Rp 221,49 milliar lebih atau capaian persentase 82,13 persen.” kata Neni.

Ketua DPRD Kota Bontang H Nursalam menyerahkan kepada fraksi-fraksi atas nota penjelasan itu agar menjadi bahan dalam penyusunan pemandangan umum fraksi-fraksi yang rencananya akan disampaikan dalam rapat kerja DPRD pada Selasa hari ini. (adv/hms7/cil)