SAMARINDA -DPRD Kaltim melalui Pansus LKPJ kembali malakukan rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kaltim, Selasa (17/7). Hal ini dilakukannya guna mendapatkan informasi terkait progres pembangunan infrastruktur yang menggunakan tahun anggaran 2017.

Ketua Pansus LKPJ, Sapto Setyo Pramono mengatakan, untuk memaksimalkan kerja pansus, pihaknya harus melakukan rapat maraton dengan sejumlah OPD. “Ini sudah hari ketiga kami rapat. Pertama rapat internal dari Kamis, Jumat dan Senin. Hari ini (kemarin) kami rapat lagi dengan OPD,” ucapnya.

Saat ini kata Sapto, sapaan akrabnya, pansus tengah mengumpulkan data dari OPD terkait progres sejumlah pembangunan, baik yang menggunakan anggaran tahun jamak, maupun pendanaan tahun tunggal.

“Rapat hari ini (kemarin) ada tiga agenda, pertama pansus rapat dengan instansi bidang infrastruktur, perhubungan dan lingkungan hidup. Dihari yang sama, kami juga berkoordinasi dengan pertanian, ekonomi dan keuangan. Terakhir, kami lanjut rapat dengan bidang pemerintahan, hukum, pendidikan dan kesehatan,” terang Sapto.

Secara garis besar dijelaskan dia, rapat pansus dengan OPD untuk menindkalanjuti kondisi seluruh proyek yang masuk anggaran 2017. Hasil dari penyampaian OPD dikatakan Sapto masih on the track alias sesuai dengan progres, meskipun masih ada yang tercatat minus progres.

“Kami sudah mendengarkan laporan dari instansi yang terlibat dan tidak ada masalah. Meski demikian, kami tetap menunggu data lengkap dari OPD untuk kita gunakan di lapangan nantinya. Apakah sudah sesuai, atau malah sebaliknya,” tuturnya.

Pekan depan, Pansus LKPJ dijadwalakn akan melakukan kroscek lapangan. Sapto menegaskan, acuan pansus dalam mengevaluasi sejumlah pembungunan di Kaltim bukan hanya berdasarkan laporan dari masing-masing OPD, melainkan hasil dari fakta di lapangan.

“Persoalannya ini berkaitan dengan penganggaran kedepannya. Apalagi ini sudah memasuki masa akhir jabatan dari gubernur, sehingga pembangunan infrastruktur harus betul-betul di koreksi,” sebut Politikus Golkar ini.

Hal senada disampaikan Sutrisno Toha selaku anggota pansus. Menurutnya, progres sejumlah proyek harus betul-betul dilakukan peninjauan untuk mendapat rekomendasi perbaikan ataupun evaluasi.

“Artinya, jika progress tidak sesuai dengan fakta di lapangan, kami juga harus merekomendasikan untuk tidak dilakukan pembayaran. Pambayaran hanya dilakukan sesuai dengan progres pengerjaan,” jelas dia. (adv/hms6)