MALOY. Setelah sebelumnya meninjau pembangunan Jembatan Mahakam IV dan Bandara APT Pranoto Samarinda, Pansus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim Tahun 2017 melakukan kunjungan kerja lapangan atau cross check pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Maloy, Kabupaten Kutai Timur, 23 - 24 Juli.

Tidak tanggung-tanggung, Pansus yang pimpin Sapto Setyo Pramono dan didampingi Ahmad Rosyidi serta Suterisno Toha itu meninjau langsung sisi hulu sampai hilir proses pembangunan instalasi pengolahan air bersih dan pipanisasi tersebut.

Sedikitnya, lebih dari 15 lokasi pipanisasi yang dipantau meliputi desa dan kecamatan yakni Sangkulirang, Ronggang, Kaliorang, Selangkau, Sekurau, dan Sekerat hingga Maloy. Tidak hanya instalasi pipa, pansus LKPj Gubernur Kaltim juga meninjau langsung lokasi mata air yang nantinya akan menjadi sumber air bersih dan lokasi pembangunan pengolahan air bersih serta Pelabuhan Maloy.

Ketua Pansus LKPj Gubernur Kaltim Tahun 2017 Sapto Setyo Pramono mengungkapkan dari hasil cross check dilapangan ditemukan sejumlah persoalan yang menjadi kendala dalam penyelesaian pembangunan dimaksud.

Dia mencontohkan, seperti persoalan di Desa Sekerat yang masih terkendala dengan pembebasan lahan di sekitar sumber mata air dan jalur penanaman pipa di areal pantai sepanjang 400 meter. Tidak hanya itu, warga yang mengetahui adanya kunjungan lapangan dari Pansus LKPj, tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasinya yakni meminta ketersediaan listrik sebagai wujud kompensasi dari pemerintah terhadap eksploitasi mata air di desa mereka.

Selain itu, pekerjaan booster untuk SPAM sendiri belum dimulai dikarenakan pengalihan lokasi karena masalah pembebasan lahan. Persoalan minimnya tenaga kerja juga tidak luput dari sorotan pansus, pasalnya masih banyak bidang pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengejar target penyelesaian. Tidak hanya itu, bangunan resevoar juga dari hasil pantauan pansus masih belum selesai khususnya dibagian dalam bangunan.

“Masalah longsor di beberapa titik didekat pipa yang apabila dibiarkan akan mengganggu penyelesaian pengerjaan dan kontrol fungsi pipa. Segera koordinasi agar hal ini bisa segera ditanggulangi karena jangan sampai persoalan ini menjadi alasan keterlambatan penyelesaian,” kata Sapto.

Persoalan pembebasan lahan juga terjadi di Desa Selangkau, salah seorang warga menolak lahannya digunakan untuk pemasangan pipa air bersih. Untuk itu pihaknya, meminta agar persoalan ini dapat diselesaikan secara persuasif.

Sedangkan informasi tentang penolakan warga terhadap sejumlah kendaraan alat berat pengangkut pipa dan galian tanah yang melintas diatas jembatan antar desa yang mulai rusak, dinilai Politikus Partai Golkar ini hendaknya mencari jalan alternatif dengan melakukan dialog yang melibatkan masyarakat, perusahaan dan pemerintah setempat.

“Intinya, kalau ada kendala bicarakan bersama untuk mencari solusi terbaik, jangan malah seakan dibiarkan sehingga menyebabkan waktu pengerjaan menjadi molor. Kontraktor harus bersikap profesional dengan tetap memperhatikan kualitas mutu dan aspek lingkungan,” jelasnya.

Senada, Aggota Pansus LKPj Gubernur Kaltim Tahun 2017 Ahmad Rosyidi menilai dari hasil cek lapangan masih banyak terdapat kekurangan yang harus segera ditindaklanjuti oleh para kontraktor terutama yang berkaitan dengan instalasi pipanisasi.

Ia mencontohkan, pemasangan pipa masih banyak yang kurang rapi bahkan tidak sedikit yang belum terpasang dan belum tertanam. Kondisi ini  dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan baru. “Pipa dibiarkan saja dipinggir jalan bahkan belum tersambung, resiko hilang cukup tinggi. Kalau itu terjadi maka menambah beban biaya dan waktu lebih lama lagi,” kata Rosyidi.

Pihaknya, meminta agar pembangunan dan pemasangan instalasi pipanisasi harus dilaksanakan sesuai dengan kontrak. Sebab itu dia, mengingatkan tentang deadline waktu dan sangsi apabila terbukti melanggar perjanjian kontrak kerja. 

“Kualitas pekerjaan harus menjadi yang utama karena jangan sampai demi menghemat dan mengejar waktu kemudian hasil pengerjaannya  menjadi asal-asalan, ini yang harus dihindari dan hendaknya menjadi perhatian serius bagi kontraktor,” tuturnya.

Pelaksana ME Waskita Karya Zulfan Yahya menyebutkan distribusi air bersih diperuntukkan bagi masyarakat di Maloy - Sangkulirang, termasuk di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy. Adapun rencananya besaran air yang akan terdistribusi ke rumah warga sebanyak 30 liter perdetik dengan pola boster atau mesin pendorong.

“Dari air baku langsung masuk kepengolahan yakni sedimentasi, filter untuk memisahkan air bersih dengan kandungan zat berbahaya, resevoar dengan kapasitas 5000 meter kubik. Setelah terpisah, air yang mengandung zat berbahaya tidak akan diolah lagi melainkan menjadi limbah,”  kata Zulfan.

Setelah semua pengerjaan selesai, menurut Zulfan untuk pendistribusian air bersih hingga ke rumah waga pengelolaannya akan diserahkan ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kutim dengan pola tertentu antara Pemprov Kaltim dengan Pemkab Kutim.

Kabid SDA PU Provinsi Kaltim Irhamsyah mengatakan sampai akhir Juni 2018 progres pembangunan pipanisasi telah mencapai 84, 77 persen. Dari 28, 71 km target penyelesaian 730 meter diantaranya belum tersambung. “Memang masih ada yang belum tertanam, dan belum  tersambung. Untuk cuaca dan geografis wilayah walaupun menjadi kendala akan tetapi tetap optimis,” sebut Irhamsyah didampingi PPTK KIPI Maloy Rusdianto Toruan,  dan Kabid Cipta Karya PU Kaltim Rahmad Hidayat. (adv/hms4)