SAMARINDA - Polemik pembangunan masjid milik Pemprov Kaltim di Lapangan Kinibalu yang terus berlanjut, mendapat sorotan dari Anggota DPRD kaltim, Saefuddin Zuhri. Ia meminta, baik pemprov Kaltim, maupun masyarakat untuk tetap menjaga suasana agar tida kian memanas.

Adanya informasi penolakan warga terhadap pembangunan masjid yang berujung penangkapan oleh pihak kepolisias ikut ditanggapi oleh Legislator Asal Samarinda ini. Ia menyesalkan tindakan aparat yang seyogyanya mengayomi masyarakat.

“Di sisi lain juga harus dilihat. Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pihak aparat. Karena, apakah ada tindakana anarkis dari warga yang melakukan protes atau seperti apa,” ujar pria yang akrab disapa Zuhri ini.

Pun demikian, Politikus dari Partai Nasdem ini meminta polemik tersebut harus segera dihentikan dan dicarikan solusi. Ia menjelaskan bahwa, paska pertemuan antara DPRD Kaltim, warga dan pihak pemerintah. Dewan merekomendasikan agar pembangunan Masjid Pemprov Kaltim di Lapangan Kinibalu dihentikan sementara.

“Ia betul itu rekomendasi dari DPRD Kaltim. Nah, sekarang pertanyaan, apakah rekomendasi itu sudah dikirim dan sampai kepada pihak-pihak yang terkait secara resmi atau belum. Ini juga tentu harus menjadi perhatian kita bersama,” beber Zuhri.

Hal senada disampaikan Anggota DPRD Kaltim Rita Artaty Barito. Ia menegaskan bahwa penolakan yang disampaikan warga yang berada di sekitaran Lapangan Kinibalu bukan tanpa alasan.

Warga yang coba meng-halangi pembangunan masjid milik pemprov sebut Rita karena berdasarkan komitmen yang telah disepakati beberapa waktu lalu dalam pertemuan, bahwa pembangunan dihentikan sementara seblm adanya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemkot Samarinda.

“Tapi yang pura-pura tidak tau, atau sengaja melanggar aturannya itu siapa?  Saya katakan pemerintah, dalam hal ini yg memerintahkan tetap berjalan bangunan itu adalah ya gubernur,” sindir Politikus Golkar ini.

Menurutnya, keadilan terkait pembangunan itupun tidak berpihak kepada masyarakat. Pemprov kaltim dianggap menjadi contoh buruk dalam penerapan aturan. “Warga sekarang mau minta keadilan dengan siapa kalo begini? Semua tau, kalau tidak ada ijin keluar (IMB), maka tidak boleh dibangun. Ini malah dibangun tanpa IMB,” ujar Rita dengan nada kesal. 

Apa kata masyarakat? Ternyata keadilan itu hanya milik orang menengah ke atas saja, tapi rakyat kecil tidak didengar. Coba kalo masyarakat yang begitu?” sambungnya.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu, protes keras warga terkait pembangunan masjid milik Pemprov Kaltim di Lapangan Kinibalu berujung perkara. Kamto, pria yang sudah bertahun-tahun tinggal di sekitar lokasi pembangunan masjid ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian. (adv/hms6)