KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Pergantian kepala daerah pasti berpengaruh terhadap sejumlah kebijakan arah pembangunan. Kepala daerah baru memiliki arah kebijakan yang baru pula sehingga disesuaikan visi dan misi Provinsi Kaltim. Dalam rangka itu maka penting bagi gubernur melakukan singkronisasi dan harmonisasi kebijakan provinsi dengan seluruh kabupaten/kota.

“Sinkronisasi rencana pembangunan provinsi, kabupaten dan kota. Sinkronisasi dapat menjamin pelaksanaan program pada rencana-rencana yang telah ditetapkan agar dapat berjalan selaras. Sehingga upaya pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien,” kata Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Gamalis.

Dia menemukan fakta di lapangan, masih banyak ditemukan berbagai kawasan strategis yang belum tersentuh sehingga menyebabkan lambannya pembangunan dalam arti luas yang berimbas kepada pertumbungan sumber daya manusia di masyarakat.

Dicontohkannya, seperti masih banyaknya lahan tidur di sejumlah daerah yang jika dimanfaatkan dengan baik bisa menambah potensi pemasukan cukup menjanjikan tidak hanya bagi pemerintah saja melainkan juga masyarakat.

“Jalan misalnya, kalau infrastrukturnya mengalami kerusakan maka biasanya pemerintah saling lempar bola. Dengan dalih status jalan membuat para penggunanya terus harus rela mengalami ketidak nyamanan terhadap faslitas publik tersebut,” ujarnya.

Oleh sebab itu perlu adanya evaluasi dan lebih memperkuat peran dari masyarakat mulai dari ketua RT atau kepala desa sebagai pejabat yang paling dekat dengan warga dan memahami betul terhadap apa yang dibutuhkan dilingkungan sekitarnya.

“Jika pemerintah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap kebijakan program pembangunan dalam arti luas kepada setiap daerah di Kaltim maka seyogyanya tidak akan ada lagi permasalahan yang membuat salah satu pihak saling menyalahkan,” tuturnya.(adv/*2)