KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Sebagai sarana dan prasarana publik, infrastruktur jalan sudah seharusnya menjadi prioritas pembangunan. Jalan tidak hanya menjadi akses transportasi semata akan tetapi lebih dari itu berdampak hampir di semua sektor. Buruknya fisik jalan tentu menjadi faktor penghambat kemajuan suatu daerah.

Seperti yang dikeluhkan warga di sejumlah wilayah di Kabupaten Kutai Timur yang mengharapkan perhatian baik dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah daerah terhadap banyaknya jalan yang rusak.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Henry Palian Tandi Payung menyebut keluhan warga tersebut wajar sebab jalan merupakan akses utama arus ekonomi. “Menurut warga dibeberapa titik memang pernah dilakukan perbaikan akan tetapi tak bertahan lama karena beban kendaraan yang melintas melebihi ketahanan jalan. Hendaknya, ini menjadi bahan evaluasi pemerintah,” kata Henry.

Ia mencontohkan, seperti di Sangata - Bengalon - Sangkulirang yang sudah sejak lama kondisi jalannya tanpa perhatian bahkan ada titik longsor yang mengancam para pengendara khususnya mereka yang tidak kondisi jalan.

“Kecelakaan menurut keluhan masyarakat sudah amat sangat sering terjadi, terlebih ketika hujan dipastikan memperparah kerusakan jalan yang saat ini sebagian masih tanah, bebatuan dan berlubang tersebut,” ujarnya.

Kondisi itu, berdampak pula kepada persoalan lain seperti distribusi hasil pertanian dan perkebunan warga. Selain mengancam jiwa pengendara juga menyebabkan tingginya biaya angkut dari kebun ke lokasi penjualan. 

Ia berharap, pemerintah segera melakukan tindakan nyata sebab persoalan ini sudah sering kali disampaikan oleh warga akan tetapi belum juga ada tindaklanjut dari pemerintah. Padahal, kondisi tersebut sangat merugikan masyarakat luas.

“Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus melakukan koordinasi untuk melakukan pemetaan guna melihat mana yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing, terlebih saat ini masih dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kaltim sehingga penting bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran perbaikan dan pemeliharaan jalan poros yang merupakan jalan penghubung antar kecamatan bakan antar kabupaten/kota,” pungkasnya.(adv/*2)