KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Kesejahteraan guru honorer di negeri dan swasta plus tenaga kependidikan jadi salah satu prioritas pasangan Gubernur Isran Noor dan wakilnya Hadi Mulyadi di tahun pertama tugas mereka sebagai pemimpin di daerah.

Terkai hal itu, anggota DPRD Kaltim yang juga Sekretaris Tim Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Isran Noor-Hadi Mulyadi, Zaenal Haq mengatakan peningkatan itu akan dilakukan tahun depan, pasca pengesahan APBD 2019 yang diperkirakan kelar sebelum akhir bulan Nopember 2018 ini. 

Disebutkan Zainal Haq, Isran-Hadi berkomitmen agar peningkatan kesejahteraan guru dalam bentuk kenaikan tunjangan atau gaji itu diberikan minimal setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim yang telah disahkan menjadi Rp 2,74 juta per bulan.  "Saya tidak hapal detail hitungannya tapi komitmennya minimal UMP Kaltim," sebut Zainal.

Selain itu, persoalan banjir dan jalan rusak juga menjadi konsen Isran Hadi dalam RPJMD 2018-2023 yang diperkirakan tuntas sebelum Maret 2019 mendatang. Isran Hadi sendiri memiliki waktu enam bulan menyusun rancangan awal RPJMD sebelum ditetapkan menjadi RPJMD yang digunakan selama masa kepemimpinan Isran-Hadi. 

Penyusunan RPJMD Kaltim 2018-2023 sudah mencapai 75 persen. Pasca konsultasi publik, RPJMD akan disusun lagi untuk kembali dibahas di musyawarah rencana pembangunan daerah (Musrenbang) untuk mendengarkan detail usulan dari masing-masing OPD. "Penyusunan RPJMD kita sudah 75 persen. Kita target RPJMD Isran-Hadi rampung pada maret 2019," katanya. 

Meski belum bisa rampung tahun ini, Zaenal menyebut untuk APBD 2019 ini, tetap mengacu pada apa yang telah disampaikan Pak Isran dalam penyampaian visi misin di hadapan paripurna dewan lalu.  "Walaupun belum diadopsi 100 persen, minimal 2019 ini sudah mulai berjalan," sebut Zainal. (adv/*1)