KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Untuk meningkatkan dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam di tahun 2019 mendatang, Pemerintah Provinsi Kaltim dinilai perlu melakukan lobi ke pemerintah pusat.

“Ke depan, lobi-lobi daerah kepada pemerintah pusat, termasuk menyangkut transparansi perhitungan DBH perlu terus dilakukan. Ini demi menunjang laju perkembangan pembangunan dalam arti luas,”” kata Anggota DPRD Kaltim Sem Karaeng Tasik.

Lobi ke pemerintah pusat merupakan bagian dari memperjuangkan hak-hak daerah atas ekploitasi sumber daya alam yang kemudian akan diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat luas. “Kaltim merupakan salah satu lumbung SDA nasional, akan tetapi harus diakui memang ekploitasi SDA selama ini meningkatkan sejumlah persoalan yang kemudian menjadi PR pemerintah. Seperti, lubang-lubang eks tambang dan lainnya, jadi wajar kalau daerah menuntut haknya,”” paparnya.

Selain itu sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim Tahun 2019 bahwa rencana dana perimbangan yang akan diterima sebesar Rp 5,05 triliun. Untuk itu Pemprov Kaltim dinilai perlu mengawal agar sesuai dengan perencanaan.

“Pemerintah pusat fokus melakukan pemerataan pembangunan di setiap daerah khususnya kawasan perbatasan dan daerah terpencil. Hal ini bisa disinergikan dengan pembangunan daerah guna mencapai hasil yang maksimal,”” harapnya.(adv/*2)