KORANKALTIM.COM, SAMARINDA- Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Yahya Anja mengutarakan keprihatinannya terhadap tenaga kerja lokal khususnya yang ada di Kalimantan Timur. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja lokal.

Yahya beberapa kali mendapati aspirasi soal status pekerja dalam perusahaan yang terkadang dianggap remeh oleh perusahaan itu sendiri. Sebagaimana diketahui, perusahaan yang melakukan kegiatannya dalam ruang lingkup pedesaan atau pedalaman memang mempekerjakan karyawan dari daerah lokal. Namun, status para pekerja ini terkadang yang kurang diperhatikan.

Ditambahkannya, belum adanya peraturan daerah (Perda) yang mengakomodir status dari para buruh seperti Perda tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Yahya menilai ini juga menjadi kendala peningkatan status sosial mereka terhadap perusahaan itu. “Lemahnya perhatian dari pemerintah juga masih menjadi kendala, masih banyaknya perusahaan yang berlaku sewenang-wenang pada buruh disana,” kata Yahya.

"Saya harap ada keseriusan pemerintah dalam menangani hal ini. Perda yang dibuat juga harus mengakomodir seluruh aspek. Sebaiknya  juga berisikan pasal-pasal yang tegas yang memuat sanksi. Jika nantinya terjadi pelanggaran oleh salah satu pihak, jadi bisa diselesaikan dengan cara hukum," kata Politikus Demokrat ini. (adv/*3)