KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Pengerjaan Jembatan Pulau Balang yang menyambungkan Kabupaten Penajam Paser Utara ( PPU) dan Balikpapan terancam molor. Pasalnya, masih ada permasalahan sengketa lahan antara pemerintah dan warga setempat.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim Syarifah Masita Assegaf mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera menentukan harga pembayaran lahan warga, mengingat dana untuk pembebasan lahan sudah dikucurkan Rp20 miliar sebagai rugi lahan sebanyak 14.5 hektar yang ada dititik jembatan, termasuk jalan yang sudah di rigid beton. 

"BPN harus secepatnya melakukan sosialisasi harga yang telah ditetapkan tim penilai kepada pemilik lahan, karena batas waktu pembayarannya saya dengar hanya sampai 17 Desember 2018 ini. "kata wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) PPU dan Paser ini.

Sebagai bentuk dukungan dan perhatian pemerintah untuk pembangunan jembatan tersebut, pemerintah Kaltim telah mengucurkan anggaran Rp100 miliar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.  "Anggaran Rp100 Miliar yang kita alokasikan itu, termasuk didalamnya jika terjadi pembebasan lahan yang belum klir,"tambah Anggota Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin.

Soal pembebasan lahan yang belum klir, Politikus PKB ini menyarangkan kepada pemerintah kabupaten/kota agar tidak terlalu fokus untuk persoalan lahan.  "Kalau hanya berkutak pada persoalan lahan. Kan, nga jadi jembatan itu. Harusnya, pembangunan jembatan dan persoalan lahan yang belum klir harus jalan dua-duanya. "saran Udin. 

Anggaran mega proyek jembatan pulau balang menelan anggaran Rp1,33 triliun yang dikerjakan sejak Agustus 2015 dan estimasi rampung Agustus 2019. (adv/*1)