KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Komisi IV DPRD Kaltim akan mengurai atau memetakan permaslahan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). 

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub berharap kedepan Pemprov Kaltim dapat mengusulkan dalam penyusun APBD Kaltim tahun selanjutnya dalam memprioritaskan penyelesaian masalah soal ketenagakerjaan di Kaltim, dengan memasukkan alokasi anggaran yang memadai. 

“Karena kita tidak mau ini jadi bom waktu masalah ketenagakerjaan ini. Oleh karena itu harus diurai masalahnya. Kemudian Disnaker harus diberi ruang untuk lebih agresif dengan diberikan alokasi yang cukup,” kata Rusman. Senin (17/12).

“Selama ini ada anggaran operasional tapi tidak memadai. Tapi dengan anggaran itu saja, kalau ditanya puas atau tidak? Jelas kami tidak puas dengan kinerjanya. Buktinya mereka tidak pernah mengeluh dan mengusulkan programnya kepada kita untuk operasioanl ini. Menurut saya ini warning,” sambungnya.

Rusman membeber, belakangan ini pihaknya telah menerima berbagai aspirasi dari serikat pekerja yang mempermasalahkan sengketa dengan perusahaan hingga pemenuhan hak-hak dan kewajibannya sebagai tenaga kerja yang tak terpenuhi. Sayangnya, dari segala persoalan tersebut tak ada satupun masalah yang dapat selesai oleh Disnakertrans Pemprov Kaltim. 

Rusman menilai, hal tersebut karena dampak dari tidak maksimalnya Disnakertrans Kaltim dalam mengawasi ribuan perusahaan yang beroperasi di Kaltim. Disnakertrans, kata dia, tak cukup memiliki anggaran operasional yang memadai untuk melakukan pengawasan. 

“Ada yang harus kita jadikan catatan, selama ini mohon maaf tidak maksimalnya Disnaker itu kan karena ketidakmaksimalan alokasi anggaran untuk mereka. Sementara mereka harus mengawasi ribuan perusahaan yang ada di Kaltim. Bagaimana bisa mau bekerja maskimal kalau anggaran operasionalnya tidak diberikan,” ungkapnya. 

Rusman menilai, kejadian ini dampak dari akibat penyusunan APBD, dimana Pemprov Kaltim mengajukan usulan tidak berdasarkan skala persoalan prioritas dari masyarakat.

“Selama ini kan persoalan tenaga kerja selalu diangkap sepele, inilah akibatnya. Karena selama ini terpaku kepada persoalan infrastruktur semata,” tandasnya (*/adv1)