KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Anggota DPRD Kaltim Derah Pemilihan (Dapil) Bontang, Kutim, dan Berau,  Zaenal Haq menilai Pemkot Bontang kurang melakukan pendekatan dengan Pemprov Kaltim, sehingga hanya mendapatkan Bantuan Keuangan (Bankeu) sebesar Rp10 miliar pada 2019 mendatang.

"Tidak sepenuhnya kesalahaan ini ada pada Anggota DPRD Kaltim Dapil Bontang. Seharusnya wali kotanya harusnya melakukan pendekatan dan melobi gubernur," kata Zaenal, Kamis (21/12).

"Kalau kami (Anggota DPRD Provinsi, Red) ya hanya melengkapi. Kalau kami misanya berjuang, tapi wali kotanya tidak bergerak,  kami susah juga. Karena Gubernur adalah pembina bupati/wali kota. Kita DPRD cuma mengawasi gubernur bekerja," Sambungnya. 

Zaenal menyebut Bankeu tidak wajib untuk disalurkan. Namun Bankeu adalah murni kebijakan gubernur. Untuk itu, Zaenal menyarangkan kepada bupati/wali kota untuk melakukan pendekatan atau komunikasi yang bagus dengan gubernur. 

"Bankeu itu tidak wajib. Ini ibarat maunya gubernur untuk membantu. Itu tidak ada kewajiban. Lain kalau pajak, itu harus bagi hasil. Itu masalahnya," ungkapnya. 

Pendekatan, kata dia, sangat mempengaruhi besat kecilnya anggaran yang diberikan. Selain di daerah, pada tingkat nasional, juga perlu dilakukan.

Sebagai contoh, Kaltim yang kaya akan  Sumber Daya Alam (SDM) dan banyak menyumbang pendapatan negara hanya mendapatkan Rp1 triliun lebih bantuan keuangan dari pusat. Angka yang terbilang kecil bila dibandingkan dengan provinsi lain.

"Coba kita lihat Sulawesi Selatan yang tidak banyak menyetor ke pusat tapi bisa mendapat Rp30-40 triliun, ini karena mereka (gubernur) melobi ke mana-mana, baik kementeri dan presiden. Kan begitu. Jadi ini tinggal kelihaian wali kota/bupati untuk melakukan komunikasi ke gubernur," katanya.

Selain faktor tersebut, Zaenal menyebut, ini juga karena kemungkinan gubernur lebih memproritaskan aspek pembangunan jalan menuju desa.

 "Kalau di Bantong kan jalan desanya sudah terkoneksi dengan baik. Jadi apa yang mau dikucurkan banyak. Tapi, bisa saja ada hal yang mau dibantu oleh,"tandasnya. 

Sementara, Anggota DPRD Kaltim Zaen Taufik Norrahman yang juga anggota DPRD Provinsi Dapil Bontang, Kutim, dan Berau mengaku tidak pernah menerima usulan dari Pemkot Bontang soal Bankeu. "Mungkin langsung ke Bappeda usulanya dan tidak ditebuskan ke DPRD Kaltim," tambahnya. 

Dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur, Bontang paling rendah mendapatkan dana Bantuan Keuangan (Bankeu) dari APBD Provinsi 2019. Hanya Rp10 miliar dari Rp.1,3 triliun lebih Bankeu yang dialokasikan.

Melihat kondisi tersebut, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dan Ketua DPRD Bontang Nur Salam sangat kecewa. Mereka menyalahkan anggota DPRD Kaltim Dapil Bontang yang dinilai tidak peduli dengan kemajuan daerah. (adv/*1)