KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Ketua Komisi II DPRD Kaltim Edy Kurniawan menyatakan dukungannya terhadap Pemerintah Provinsi Kaltim untuk memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) ke pemerintah pusat agar mendapat porsi yang ideal.

Hal ini bukan tanpa alasan, pasalnya sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat tentang pembatasan produksi batu bara untuk IUP Provinsi dinilai akan membawa dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan pendapatan daerah.

"Beberapa pakar ekonomi menyebut kebijakan ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi APBD Kaltim. Khawatir Kaltim akan kembali mengalami keterpurukan ekonomi seperti beberapa tahun silam akibat rendahnya harga batu bara maka langkah untuk meminta porsi ideal bantuan pusat ke Kaltim merupakan jalan keluar yang tepat," kata Edy.

Harus diakui, sektor pertambangan masih menjadi penopang utama pendapatan daerah. Kendati, pemerintah juga mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas untuk menggantikan ketergantungan terhadap pertambangan akan tetapi belum mencapai target maksimal.

Sebagai daerah yang memiliki luasan dua setengah kali Pulau Jawa, Kaltim memiliki banyak PR khususnya berkaitan dengan insfrasktruktur sarana dan prasarana publik, salah satunya jalan penghubung antar daerah.  "Jangan lagi gunakan rasio jumlah penduduk dalam menetapkan kebijakan bantuan keuangan untuk daerah, seharusnya indikator yang digunakan adalah luasan wilayah terlebih sebagai daerah penghasil, " ujar Edy lagi. (adv/*2)