KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono menilai permasalahan seperti banjir yang kerap melanda Kota Samarinda memerlukan penanganan mendalam dan tidak bisa dilakukan secara parsial.

“Artinya harus dilakukan secara holistik dan melakukan kajian secara menyeluruh. Program penyelesaian pengendalian banjir tidak boleh sepotong-potong, tapi harus berkelanjutan, meskipun masih ada beberapa kendala, namun itu adalah hal yang wajar,” kata Sapto, Senin (22/4/2019).

Politikus Partai Golkar ini juga melihat terbatasnya kawasan hijau di Samarinda merupakan salah satu faktor penyebab banjir. Sehingga ia ingin pemberian izin usaha tambang dan pembangunan perumahan harus dikawal ketat.

Dalam konteks tersebut, ia menjelaskan, pemerintah harus mengkaji secara mendalam terkait penerbitan izin. Efek yang ditimbulkan mesti jangka panjang alias bukan sesaat.

Meski diakuinya pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan pasti membutuhkan sarana permukiman, namun satu sisi pemerintah harus memikirkan solusi-solusinya.

Demikian pula jalan-jalan, lanjut Sapto, wajib ditanami pepohonan. Begitu pula untuk setiap perumahan yang dibangun juga diwajibkan memiliki folder air dengan perbandingan 70 persen bangunan dan 30 persen sebagai wilayah resapan.

"Kesadaran masyarakat untuk mewujudkan semua itu juga menjadi faktor penting. Saling mengingatkan dan perlu dilakukan upaya pencegahan pada setiap kegiatan yang dapat merugikan dan merusak lingkungan," ungkap Sapto. (adv/*3)