KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Rabu 22 Mei lusa jadi hari penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia karena 0ada hari itu mereka  menyampaikan hasil Rekapitulasi Nasional. 

Sebelumnya, beberapa pihak ada yang mengkhawatiran kinerja KPU  bahkan ada tudingan lembaga ini bekerja dengan tidak jujur, dan lain sebagainya. 

Hal itu juga terjadi pada KPU Kaltim yang telah selesai rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilu Serentak, 9-10 Mei 2019 lalu di ballroom Hotel Bumi Senyiur Samarinda. Dibawah pengawasan 2 SSK (Satuan Setingkat Kompi) Polda Kaltim berjumlah kurang lebih 300 an personel ditambah dengan kekuatan personel Polri di Samarinda (Brimob, Samapta, Obvit dan Intelegen) plus dukungan dari TNI, membuat proses rekapitulasi benar-benar terjaga transparansinya.  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang juga sangat ketat mengawasi tahapan demi tahapan proses rekapitulasi. 

Proses melelahkan itu bertahap dilakukan per kabupaten dengan masing-masing surat suara yakni DPRD Kabupaten/Kota, DPD, DPRD Provinsi, DPR-RI, dan Presiden dan Wakil Presiden.

“Semua itu tidaklah benar. KPU sudah bekerja sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku. Tidak mungkin KPU berlaku curang,” ungkap Sekretaris KPU Kaltim, Syarifudin Rusli.

Proses rekapitulasi di Hotel Senyiur beberapa waktu lalu, berjalan aman dan lancar tanpa kendala berarti. “Kami juga berdoa sekaligus mengajak semua masyarakat untuk tetap perduli agar NKRI tetap jaya. Pada 22 Mei 2019 besok lusa sebaiknya tidak ada kerusuhan atau kegaduhan di Ibu kota provinsi ini demi rasa kemanan bersama. Apalagi umat muslim tengah melangsungkan ibadan dibulan suci Ramadan,” harapnya. 

Syarifudin Rusli juga menjelaskan, meski dalam pemilu ini, pilihan pada calon presiden berbeda, warga wajib mematuhi dan menghormati pihak yang diberikan wewenang menentukan siapa pemenang diantara pasangan calon no. 01 ataupun pasangan calon no. 02.

“Siapapun pemimpin negeri ini 5 tahun ke depan, adalah kehendak Allah SWT. Bila ada yg keberatan, maka kami sarankan tempuhlah jalur Hukum yang sesuai dengan melibatkan Bawaslu, DKPP dan pihak  kepolisian,” katanya lagi. (adv)