KORANKALTIM.COM, TENGGARONG -Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Supriyadi mengatakan bencana banjir yang terjadi di Kukar, terutama di Kota Tenggarong, lantaran sikap lalai dari Pemkab Kukar.

“Kami menyoroti salah satu dinas teknisnya yakni Perkim, kami menganggap Perkim ini lemah dalam proses perencanaan yang dalam hal ini terkait perumahan dan permukiman,” katanya kepada KORANKALTIM.COM,  Rabu (12/6/2019).

Menurut politikus PAN ini, Perkim telah melakukan pembiaran sistem drainase yang tidak terkoneksi dengan baik. 

Supri mengakui, sistem drainase bukan tupoksi dari Dinas Perkim melainkan adalah  Dinas PU. “Memang itu tugasnya PU tapi kan mereka terkoordinasi satu sama lain, kaitannya dengan hal ini ialah kawasan permukiman, selama ini memang sistem tidak terkoneksi dengan baik sehingga arus sungai alam yakni kawasan rawa yang seharusnya dijaga itu akhirnya tidak terjaga dengan baik, karena tata kelolanya tidak direncanakan dengan baik, apalagi ditambah dengan pembangunan perumahan di mana-mana dengan dalih perluasan kota,” terangnya.

Supri menegaskan, Perkim dan OPD terkait tidak boleh tinggal diam karena banjir yang terjadi karena tidak adanya perencanaan dan pengawasan intensif. 

“Tidak boleh tinggal diam karena selama ini kami lihat Perkim dan OPD terkait lainnya tidak pernah monitoring, tidak pernah evaluasi guna mengetahui di mana ada permukiman, di mana ada perumahan baru, ini betul betul pembiaran selama ini,” tegasnya. (ADV)

Penulis : Muhammad Heriansyah

Editor : M.Huldi