Foto Henry Pailan

KORAN KALTIM.COM, SAMARINDA - Wakil Ketua DPRD Kaltim Henry Pailan Tandi Payung meminta pemerintah untuk menindak tegas perusahaan yang terbukti belum memiliki amdal namun sudah beroperasi. 

Menurutnya, hal tersebut dapat membawa dampak buruk bagi lingkungan terlebih di tengah musim penghujan seperti saat ini.  “Sudah banyak contoh wilayah dan daerah di Indonesia yang mengalami dampak buruk akibat kegiatan perusahaan yang tidak mengindahkan lingkungan, jangan sampai terjadi di Kaltim,” sebut Henry.

Contohnya pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan perusahaan nakal yang menebang hutan mangrove di Bontang beberapa bulan lalu, sehingga menyebabkan terjadi kerusakan ekosistem.

Apabila hal tersebut dibiarkan maka ancaman abrasi dan berkurangnya hasil tangkapan ikan bagi para nelayan dipastikan akan terjadi sehingga akan berdampak pula terhadap stabilitas perekonomian masyarakat.

Karena itu pihaknya berharap agar pemerintah daerah dan provinsi melakukan pendalaman dengan mengundang pihak-pihak yang terkait guna melakukan pendalaman dan evaluasi. Apabila nantinya, terbukti melakukan pelanggaran harus ditindak tegas. “Tidak menutup kemungkinan kasus semacam ini juga terjadi di tempat lain, sebab itu penting dilakukan pertemuan evaluasi perusahaan mana saja yang belum memiliki izin Amdal. Ini penting demi terjaganya lingkungan tak hanya sekarang tetapi untuk generasi mendatang,” sebut Henry. (adv/*2)