KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2020 harus pro rakyat dan merata sehingga dapat menampung aspirasi seluruh kabupaten/kota.

Selain itu alokasi itu diharapkan mengedepankan asas manfaat dan skala prioritas anggaran yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Kaltim saat ini. Seperti perbaikan infrastruktur jalan, penyediaan air bersih dan listrik, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan di seluruh kabupaten/kota di Kaltim.

Dengan menerapkan mekanisme dan pola tersebut, diharapkan akan tercipta sebuah formulasi APBD yang baik serta adil ke semua daerah tanpa membedakan satu sama lain yang menyebabkan disparitas.

“Pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana APBD harus lebih proporsional dan merata di seluruh kabupaten/kota, sehingga tidak menimbulkan terjadinya kesenjangan diantaranya,” kata Anggota DPRD Kaltim Syafruddin.

Bila hal itu dapat dilakukan sebut Politikus PKB ini, maka anggaran yang dituangkan dalam APBD Kaltim 2020 dapat dikatakan pro rakyat, mengingat masyarakat Kaltim yang sebenarnya ada di setiap kabupaten/kota. Hal yang tidak kalah pentingnya sambung dia, adalah dengan mengajak pemerintah untuk melakukan hal serupa. Sebab semangat tidak dapat dari satu pihak saja melainkan kedua belah pihak yang saling terkait yakni DPRD dan pemerintah.

“Kesepahaman merupakan modal dasar dalam membangun daerah, sebab hanya dengan cara tersebut tujuan dari visi dan misi pembangunan Kaltim dalam arti luas dapat tercapai dengan baik, adil dan merata,” sebut Syafruddin. (adv/*4)