KORANKALTIM.COM, SAMARINDA --Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Yahya Anja mengatakan bahwa situs sejarah adalah aset budaya dan pariwisata daerah yang memiliki nilai jual tinggi. Ini adalah modal untuk meningkatkan pariwisata dan memperkuat budaya suatu daerah dan menambah pendapatan daerah. 

Daerah seperti Yogyakarta, banyak pendapatan asli daerahnya melalui pariwisata peninggalan sejarah dan budaya. Bahkan Yogyakarta pun membuat gebrakan dengan membuat kantor perwakilan provinsi di luar negeri guna mempromosikan daerahnya.

“Berkaca dari Yogyakarta, maka dengan melestarikan dan menghidupkan kembali situs sejarah maka tidak hanya akan mendatangkan pendapatan bagi daerah melalui objek pariwisata,  tapi sekaligus membuat generasi penerus mengenal dan tidak akan menghilangkan jatidiri daerah asalnya," kata Yahya.

Politikus Demokrat ini berharap agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap situs-situs sejarah di Kaltim. Sehingga tetap bisa menjadi aset daerah dan tidak telantar sekadar peninggalan kuno. Adapun situs bersejarah yang wajib diperhatikan adalah keraton-keraton yang sampai saat ini masih ada di berbagai kabupaten di Kaltim.

Salah satunya adalah Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara, Keraton Kesultanan Sambaliung dan Keraton Gunung Tabur di Kabupaten Berau, Keraton Kesultanan Bulungan, dan Keraton Kesultanan Paser  yang kurang dimaksimalkan.

"Padahal, situs sejarah itu adalah bukti nyata perjalanan sejarah masa lalu yang perlu dilestarikan menjadi cagar alam budaya. Sebagaimana kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pendahulu. Jangan sampai daerah kita kehilangan identitas," ujarnya.

Mengenai tingkat pengetahuan dan pemahaman generasi muda akan  budaya, dewasa ini dinilai kian luntur. Dikhawatirkan generasi muda tidak mampu sama sekali memaknai nilai-nilai sejarah dan budayanya sendiri. 

"Kondisi ini terjadi karena kita belum berhasil mewariskan nilai-nilai sejarah dan budaya itu dalam diri generasi muda. Oleh karenanya dituntut peran aktif dari kita semua dan pemerintah," tegasnya. (adv/*4)