Senin, 16/09/2019
Senin, 16/09/2019
Ketua Sementara DPRD Samarinda, Siswadi
Senin, 16/09/2019
Ketua Sementara DPRD Samarinda, Siswadi
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Polemik anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sempat bergulir diantara Pemkot Samarinda dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda mendapatkan perhatian langsung dari DPRD Samarinda. Ketua Sementara DPRD Samarinda, Siswadi mengatakan bahwa Pilkada yang dilakukan selama 5 tahun sekali harus memiliki evaluasi konkret. Terutama dalam urusan pembiayaannya. Sehingga diskusi yang ditimbulkan tak hanya sebatas saling memberi angka.
"Ini sebenarnya sudah saya ingatkan kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Samarinda. Juga ada KPU kok," ungkap Siswadi.
Siswadi menyebut bahwa KPU harus benar-benar menghitung dengan pasti dan tepat jumlah anggaran yang diperlukan. Hal tersebut terjadi karena menurutnya, KPU lah yang mengetahui pasti berapa dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Pilkada. Sehingga jika sudah dalam batas wajar, maka KPU tidak perlu lagi merasionalkan angka seperti yang diminta Pemkot Samarinda.
"Kalau angkanya sudah wajar. Kenapa harus terus dirasionalkan," imbuhnya.
Siswadi menegaskan agar permaslahan 'harga' Pilkada ini bisa segera diselesaikan. Ia menyarankan agar Pemkot Samarinda memberikan angka pada limit maksimal. Jikapun kemudian terdapat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pasti akan dikembalikan oleh KPU. Menurutnya anggaran yang lebih akan lebih aman, ketimbang anggaran yang mepet. (adv)
Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.