KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Pengelolaan sektor perparkiran dirasa belum maksimal. Bahkan terus menuai sorotan. Termasuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Balikpapan.

Pasalnya, sektor yang potensinya digadang-gadang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini, justru banyak dikuasai oknum warga. Istilahnya parkir liar.

Anggota DPRD Balikpapan, Budiono angkat bicara. Menurutnya sudah ada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perparkiran. Dalam regulasi itu, jasa parkir bisa dikelola perseorangan atau swasta.

"Juru parkir yang katanya liar itu kan sebenarnya bisa digandeng, diberi pembinaan. Sistem pengelolaannya ya bagi hasil. Jadi tak sekadar ditertibkan saja," kata Budiono, Minggu (29/9/2019).

Selain mengacu pada ketertiban dan kenyamanan. Pengelolaan yang melibatkan juru parkir tentu bertujuan menambah PAD yang sesuai dengan regulasi. "Ada potensinya, jadi bina saja mereka," ucapnya.

Selain itu, menurut politikus PDI Perjuangan ini, bekerja sama dengan juru parkir juga tidak akan menghilangkan mata pencaharian. Justru dapat membuat Pemkot Balikpapan dinilai lebih arif dalam menerapkan kebijakan.

"Jika juru parkir taat, mau kerja sama, pendapatan pasti meningkat dengan sendirinya. Apalagi kan banyak parkir liar yang sebenarnya itu potensi PAD," sebutnya.

Sehingga ia kembali menekankan agar potensi itu benar-benar digali secara maksimal oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Begitu pula dengan parkir yang ada di pasar-pasar tradisional.

"Kan ada juga tuh parkir-parkir di restoran, pertokoan dan tempat lainnya yang selama ini dikelo perorangan. Mestinya itu bisa dikerjasamakan," sambungnya.

Sehingga ia meminta Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk melakukan penertiban terhadap juru parkir liar. Masyarakat pun diimbau untuk tidak mudah memberikan uang kepada mereka. Terlebih bila tidak ada karcis parkir.

"Kami tidak ingin ada unsur pemaksaan dalam membayar parkir, padahal itu parkir liar. Kami akan paggil Kepala Dishub dan Satpol PP agar persoalan ini direspon," tandas Budiono.

Penulis / Editor : Hendra