KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Bencana kebakaran hutan dan lahan selama sebulan terakhir membuat kualitas udara khususnya di Kaltim menjadi cukup buruk. Kendati mulai berangsur-angsur membaik setelah hujan turun, kondisi tersebut justru mengungkap fakta baru yakni mayoritas daerah tak memiliki alat pengukur kualitas udara.

Hal itu mengundang keprihatinan dari Anggota DPRD Kaltim Mimi Meriami BR Pane yang menyebut idealnya seluruh kabupaten/kota wajib memiliki alat tersebut sebagai tolak ukur dalam menentukan tindakan medis apabila terjadi pencemaran udara baik akibat karhutla maupun dari lainnya. "Bencana asap itu musiman, yang tidak bisa dipantau itu justru polusi udara dari kendaraan terlebih di daerah padat penduduk. Angka pengguna kendaraan bermotor tiap tahunnya terus bertambah akibatnya kemacetan dan polusi sulit terhindarkan," kata Meriami.

Seperti diketahui, buruknya kualitas udara dapat mengancam kesehatan tidak hanya manusia saja tetapi mahluk hidup lainnya. Adapun penyakit yang berkaitan dengan polusi udara antara lain, infeksi saluran pernafasan, asma, penyakit paru obstruktif kronik, hingga jantung.

Meriami menilai saat ini kinerja Dinas Kesehatan tidak akan maksimal karena hanya mengandalkan alat pengukur kualitas udara yang dimiliki Badan Lingkungan Hidup Kaltim. "Berapa luasan wilayah yang ada di Kaltim, kalau hanya mengandalkan satu alat saja pasti sangat kesulitan," katanya.

Karena itu dirinya mendorong kepada setiap kabupaten/kota agar memiliki alat dimaksud dengan menganggarkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah. (adv/*2)