KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Hampir 2 bulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan dilantik. Tepatnya 26 Agustus 2019 lalu.

Rapat Paripurna penetapan 4 unsur pimpinan pun telah dilakukan. Berita acara juga dilayangkan ke Pemprov Kaltim untuk mendapatkan Surat Keputusan Gubernur.

Namun hingga kini, SK tersebut tak kunjung turun. Wakil Ketua I Terpilih DPRD Balikpapan, Thohari Aziz lantas memanggil Bagian Persidangan untuk menelusuri sejauh mana SK tersebut berproses di kegubernuran.

"Ada persepsi berbeda dalam syarat surat rekomendasi pimpinan partai yang harus dilampirkan dalam Berita Acara Rapat Paripurna," kata Thohari Aziz, Jumat (4/10/2019).

Menurutnya, pihak Pemprov Kaltim turut meminta surat keputusan atau rekomendasi dari pimpinan daerah partai pemenang pemilihan umum. Sedangkan posisi surat dari pimpinan pusat masing-masing partai sudah berkedudukan kuat.

"Surat keputusan atau rekomendasi kan tergantung AD/ART partai, misal PDI Perjuangan yang menerbitkan surat adalah DPP, kalau PKS ya pimpinan satu tingkat di atasnya," sebut Thohari.

Terlebih Surat Rekomendasi DPP PDI Perjuangan langsung ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto. Ya, Thohari Aziz merupakan politikus dari partai berlambang banteng.

"Didalamnya berbunyi, DPC PDI Perjuangan Balikpapan untuk memperjuangkan Thohari Aziz sebagai pimpinan DPRD Balikpapan," ungkapnya.

Maka DPC PDI Perjuangan Balikpapan bersurat ke Sekretariat DPRD dengan melampirkan rekomendasi DPP tersebut. "Saya akan telepon Pemprov Kaltim," tegasnya.

Adapun 4 unsur pimpinan diantaranya Abdulloh sebagai Ketua I Terpilih DPRD Balikpapan dan selanjutnya Wakil Ketua I hingga III yakni Thohari Aziz, Sabaruddin Panrecalle dan Subari.

Penulis / Editor : Hendra