KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan melakukan Rapat Dengar Pendapat atau RDP. Kali ini dengan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Beriman dan RS Bersalin Sayang Ibu.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi mengatakan RDP menjadi ajang perkenalan antara anggota komisi dengan mitra kerja. Sekaligus inventarisasi setiap program dan permasalahan yang terjadi pada rumah sakit milik Pemkot Balikpapan.

"Rumah sakit kan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan kami ingin sama-sama memperjuangkan setiap kekurangan yang dihadapi," kata Iwan Wahyudi, Rabu (23/10/2019).

Diketahui RS Bersalin Sayang Ibu membutuhkan lampu operasi karena peralatan tersebut berusia cukup tua. Sejak 2004 dan minta untuk diperjuangkan proses pergantian.

"Nanti kami lanjutkan dengan kunjungan ke dua rumah sakit untuk betul-betul melihat secara faktual kondisi di sana," ujarnya.

Kendati begitu, Komisi IV ingin rumah sakit milik daerah tetap melayani secara prima terhadap pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pasalnya ada keluhan pasien jaminan sosial lambat diberikan penanganan.

"Mau itu peserta BPJS Kesehatan atau pasien umum harus tetap dilayani secara prima, tidak ada penolakan. Apalagi ada sistem informasi pengaduan masyarakat," sebutnya.

Layanan aduan itu bisa diakses melalui sistem pesan pendek atau dikenal SMS, pesan aplikasi Whatsapp hingga  mendatangi konter aduan di rumah sakit. "Setiap keluhan langsung direspon," ucapnya.

Selain bidang kesehatan, lanjut Iwan Wahyudi, Komisi IV akan merumuskan beberapa program prioritas bersama mitra terkait lainnya seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Balikpapan.

"Tadi pagi juga ada aduan dari Komite Penyelamat Hak Rakyat yang meminta pembebasan iuran BPJS Kesehatan bagi semua masyarakat," ungkapnya.

Politikus PPP ini menganggap aspirasi itu bagai gayung bersambut karena sehari sebelumnya telah didiskusikan secara internal agar iuran peserta kelas III bisa digratiskan. "Ini kami coba fasilitasi," sambungnya.

Diketahui ada 19 ribu Peserta Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PBI APBN) serta 16 ribu PBI APBD. Sehingga akan dirumuskan sesuai dengan kemampuan anggaran.

"Jadi bisa selaras dengan aspirasi dari teman-teman komite tadi. Walau sudah ada peserta BPJS Kesehatan yang telah didukung APBN dan APBD," tandasnya.

Penulis/Editor : Hendra