KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Kesehatan merupakan faktor utama yang seharusnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Pasalnya merupakan bagian dari pemenuhan pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Program pemerintah pusat untuk pemenuhan kesehatan bagi warganya yakni melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang sudah berjalan cukup lama. Kendati berbagai persoalan timbul dan memerlukan perhatian pemerintah.

Seperti pelayanan kesehatan yang dinilai banyak pihak masih kurang maksimal, hingga banyak masyarakat yang kurang mampu merasa kesulitan membayar iuran bulanan ke badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung ke presiden tersebut.

Hal itu ditemukan Anggota DPRD Kaltim Henry Pailan Tandi Payung ketika melaksanakan serap aspirasi masyarakat atau reses di Desa Sangata Selatan, Kecamatan Sangata Selatan, Kabupaten Kutai Timur, belum lama ini.

Dirinya menyebut, mayoritas warga yang berprofesi sebagai petani dan pekebun itu merasa kesulitan ketika setiap bulan harus membayar iuran wajib ke BPJS Kesehatan.

"Berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan, iuran dibantu pihak perusahaan. Kalau BPJS Kesehatan diserahkan ke masing-masing individu, sedangkan tarifnya setiap tahun meningkat," tuturnya.

Menurut Henry, bagi warga kurang mampu dengan penghasilan yang tidak menentu, membuat mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan harian. Apalagi ditambah dengan kewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah setempat untuk memberikan solusi sehingga mampu mengurangi beban masyarakat. (adv/*2)