KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan menggelar rapat paripurna mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Paripurna kali ini berupa Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Keuangan Wali Kota Balikpapan.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh dan Wakil Ketua Thohari Aziz serta Sabaruddin Panrecalle serta dihadiri 42 anggota legislatif. Tampak pula Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar menyarankan Pemkot Balikpapan agar mendahulukan skala prioritas untuk Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA - PPAS).

"Itu dijabarkan pada RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah agar disesuaikan dengan kemampuan anggaran," kata Juru Bicara Fraksi Golkar, Fadilah, Senin (11/11/2019).

Terlebih APBD 2020, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,26 triliun. Turun Rp226,96 miliar atau 10,56 persen dari APBD 2019 setelah perubahan yang sebesar Rp2,52 triliun.

"Karena belum dimasukkannya pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik atau nonfisik kecuali anggaran sertifikasi guru dan Bantuan Keuangan Pemprov Kaltim," sambungnya.

Tak hanya itu, Fraksi Golkar juga mempersoalkan hasil perolehan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan bagian laba atas penyertaan modal terhadap Bankaltimtara dan PDAM Tirta Manggar yang direncanakan sebesar Rp26,62 miliar.

"Kami ingin anggaran itu untuk peningkatan fasilitas air bersih, mengingat masih ada beberapa wilayah yang belum menikmati pelayanan air bersih dan kami minta PDAM lebih profesional dan transparan dalam manajemen pengelolaan kekayaan daerah," sebutnya.

Selain itu, PDAM diminta untuk menjabarkan capaian penggunaan anggaran yang diberikan untuk peningkatan layanan air bersih. Terutama untuk sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Berdasarkan laporan masyarakat, masih sangat sulit untuk melakukan pemasangan baru di dataran tinggi, air hanya mengalir pada waktu tertentu, ini harus menjadi perhatian serius," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Wiranata Oey yang menegaskan agar PDAM lebih profesional dan transparan dalam pelayanan air bersih kepada masyarakat.

"Seharusnya PDAM tahu berapa profit yang dihasilkan setiap bulan agar dapat mengurangi permasalahan menumpuknya daftar tunggu setiap tahun," sebut Wiranata Oey yang juga menjabat Ketua Fraksi PDI Perjuangan.

Sehingga fraksi yang juga include dengan PKB ini mendesak Wali Kota Balikpapan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap perusahaan air minum milik daerah tersebut. "Kami usulkan dilakukan audit kinerja, audit internal atau membentuk panitia khusus," tekannya.

Mengenai desakan fraksi terhadap PDAM Tirta Manggar, Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menanggapi santai. "Namanya juga usulan, kada papa jarnya Pak Isran," katanya.

Kendati begitu, Rahmad menjelaskan bahwa Pemkot Balikpapan memiliki kewajiban untuk menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan warga. Termasuk cakupan kebutuhan air bersih yang penyediaan dan layanannya belum mencapai 100 persen.

Penulis/Editor : Hendra