KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN. Sebagai daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara, sudah seharusnya Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendapatkan perhatian lebih dan maksimal dari pemerintah pusat.

Hal tersebut diutarakan Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo ketika menghadiri rapat kerja dalam rangka kunjungan spesifik Komisi V DPR RI dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Hotel Grand Tjokro Balikpapan, Rabu (4/12).

Ia mengatakan, Kaltim memiliki nilai tawar. Sebab, selain memberikan kontribusi yang cukup signifikan kepada pusat juga kaitannya dalam persiapan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Kunjungan kerja Komisi V yang juga dihadiri oleh Pak Menteri ini merupakan momen yang tepat untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dan keinginan banyak pihak yakni bagaimana Kaltim mendapatkan dukungan terhadap sejumlah program pembangunan agar kemudian bisa masuk dalam proyek strategis nasional," imbuhnya.

Menurutnya, sampai saat ini pemerintah provinsi dan DPRD Kaltim fokus terhadap penyelesaian sejumlah proyek pembangunan infrastruktur dalam menunjang IKN dan pemenuhan sarana dan prasarana publik. 

Dicontohkan dia, penyelesaian Jalan Tol Samarinda  Balikpapan dan tindak lanjut pembangunan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan daerah penyangga Balikpapan ke daerah yang menjadi IKN Kabupaten Penajam Paser Utara.

Selain itu, Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat juga sepakat untuk mengembangkan dan meningkatkan kebutuhan penerbangan, seperti Bandara APT Pranoto Samarinda yang sedang tahap pemasangan penerangan di landasan pacu.

"Kalau ditanya sudah ada anggaran baru untuk program IKN tentu saja belum, sebab berkaitan dengan UU IKN dan program prioritas pembangunan pemerintah pusat. Kendati demikian pemerintah sudah menyiapkan sarana penunjang salah satunya sejumlah lahan yang nantinya diperlukan," jelasnya.

Pihaknya mengakui bahwa pemerintah dan DPRD juga fokus terhadap bantuan keuangan kepada kabupaten/kota sehingga diharapkan terciptanya pemerataan pembangunan di seluruh daerah.

Hal yang tidak kalah pentingnya, menurut dia adalah bagaimana pemerintah pusat mampu memberikan alokasi dana bagi hasil dan bantuan keuangan yang maksimal bagi Kaltim sehingga percepatan pembangunan mampu tercapai dengan jauh lebih baik. (adv/*2)