KORAN KALTIM.COM, SAMARINDA - Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Perusda (MBS) diminta Komisi II DPRD Kaltim melengkapi sejumlah dokumen untuk diserahkan ke komisi yang membidangi perekonomian tersebut.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono disela-sela rapat dengar pendapat Komisi II dengan Perusda MBS dan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Kaltim, Selasa (10/12/2019) siang tadi.. 

Menurutnya, dokumen yang diminta berisikan akte pendirian, penyertaan modal termasuk serta program yang telah dilaksanakan mulai dari dibentuk hingga sekarang. Semua itu dimaksudkan dalam rangka evaluasi menyeluruh perusahaan plat merah dimaksud.

"Kami ingin melihat secara detail dan menyeluruh apa saja yang menyebabkan MBS yang sudah sejak lama berdiri akan tetapi belum juga memberikan hasil yang maksimal. Ini penting agar jangan sampai MBS hanya jalan ditempat saja," kata Sapto.

Selain itu, data seluruh aset bergerak dan tidak bergerak mulai dari waktu dimiliki hingga sekarang dipergunakan secara optimal atau sebaliknya. Sebab jangan sampai ada aset dipinjamkan ke pihak ketiga tanpa adanya kontrak kerjasama atau bahkan hilang.

Ia mencontohkan, total penyertaan modal ke MBS sampai 2019 sebesar Rp 1,225 triliun berupa aset dan Rp 5 miliar berbentuk uang tunai. Nilai yang tidak sedikit dan seharusnya apabila melihat pengalaman seharusnya MBS mampu memberikan kotribusi 40 persen per tahun dari total penyertaan modal. "Laporan yang dipaparkan Pak Agus selaku Direktur Utama MBS masih secara global karena itu kami meminta segera dilengkapi dokumen secara detail, semua ini dilakukan agar MBS bisa lebih sehat dan jauh lebih profesional lagi," tuturnya. (adv/*2)