KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono mengkritisi kinerja dua perusahaan pengelola Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Maloy, Kabupaten Kutai Timur karena tidak kunjung memberikan kontribusi bagi daerah.

Hal tersebut dikatakan Sapto saat rapat kerja dengan direksi PT Kaltim Kawasan Industri Maloy (KKIM) dan Kaltim Pelabuhan Internasional Maloy (KPIM), Selasa (4/1/2020) siang tadi.

Ia mengatakan kawasan pelabuhan tersebut telah menelan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang cukup besar. "Untuk membiayai pembangunan jalan mulai dari pembebasan lahan hingga pematangan jalan saja sudah hampir Rp 800 miliar, belum lagi untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hampir mencapai Rp 200 miliar," sebut Sapto.

Besarnya biaya yang telah diserap seharusnya berbanding lurus dengan kontribusi yang diberikan kepada daerah. Terlebih Maloy dipersiapkan sebagai pusat kawasan perekonomian dan industri. "Kalau tidak segera dilakukan pengoperasikan maka dikhawatirkan banyak fasilitas yang rusak padahal biaya pembangunannya besar. Ini harus segera dicarikan solusi, karena itu kami akan melakukan evaluasi semua perusda khususnya pengelola Maloy," paparnya.

Seperti diketahui, PT KPIM dan PT KKIM merupakan anak perusahaan dari Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya (MBS) yang bergerak dibidang pengelolaan Maloy.  Direktur KPIM Agus Dwitarto mengatakan persoalan yang dihadapi sehingga belum beroperasi karena belum adanya kegiatan industri dari perusahaan. Sejauh ini menurutnya, baru satu investor yang menyatakan berminat untuk melakukan investasi.

Adalah PT Kaltim Bumi Etam Energi (KBEE) yang bergerak dibidang pembuatan minyak goreng yang beralasan masih pada tahap penyelesaian perzinan. Banyak yang secara lisan menyatakan berminat tetapi sampai saat ini belum ada tindaklanjutnya," tutup Sapto. (adv/*2)

Editor: Aspian Nur