KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Banjir terus menerus menjadi persoalan bagi kota Balikpapan. Anggaran untuk menuntaskan masalah klasik ini selalu digelontorkan setiap tahun. Namun tak jua kunjung tuntas.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Thohari Aziz menyebut persoalan banjir adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan butuh dukungan segala pihak.

"Wali kota sudah menyampaikan ada proses pembebasan lahan yang belum tuntas di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal," kata Thohari Aziz, Rabu (12/2/2020).

Bahkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah dikucurkan dalam proyek normalisasi itu. Hanya saja anggaran khususnya yang bersumber dari APBD Balikpapan tak terserap maksimal.

"Sudah tiga kali terjadi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)," sebutnya.

Sehingga dirinya mendorong Pemerintah Kota Balikpapan untuk menempuh langkah serius dan konkret. Salah satunya adalah konsinyasi.

"Konsinyasi saja. Titipkan anggaran melalui pengadilan negeri supaya cepat kelar, karena solusi mengatasi banjir sudah sangat ditunggu oleh masyarakat," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan ini tidak ingin satu atau dua oknum pemilik lahan yang nonkooperatif justru mengorbankan masyarakat banyak. Terlebih banjir merupakan persoalan yang setiap tahun terjadi.

"Kalau terus-terusan negosiasi harga sekian tawar sekian, ya nggak pernah ketemu," lanjutnya.

Dia juga mengimbau sekaligus meminta pengertian warga untuk mau membebaskan lahannya yang terkena proyek normalisasi DAS Ampal. "Karena itu ladang amal jariyah, diganti rugi pula oleh pemerintah kota," tandasnya.

Penulis/Editor : Hendra