KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Pada tanggal 14 Februari 2020, kemarin, genap satu tahun Edi Damansyah menjabat sebagai Bupati Kukar. 

Selama itu pula, ada sejumlah pencapaian pembangunan di Kukar. 

Dari sisi kinerja perekonomian daerah, Kukar sempat terpuruk pada tahun 2014-2016 dengan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi di posisi minus. Pada 2015 lalu, laju pertumbuhan PDRB Kukar hanya berkisar pada angka -7,17 persen. 

Indeks pembangunan manusia juga hanya berada di 71,78 persen. 

Kemudian tren ekonomi tersebut kemudian merangkak naik. Hingga pada 2018 lalu, trend laju pertumbuhan PDRB berada di angka 2,12 persen pada 2018 lalu. Disusul pula Indeks pembangunan manusia menjadi 73,15 persen.

Sesuai dengan visi pembangunan Kukar 2016-2021, Pemkab Kukar terus memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat Kukar. 

Dalam survey independen oleh Universitas Mulawarman (Unmul), indeks persepsi korupsi Kukar berada di angka 55,57 persen, yang pada tahun 2018 lalu masih berada di posisi 49.43 persen. Tahun ini pun ditargetkan angkanya naik menjadi 66.00 persen. Nilai persepsi kualitas pelayanan dari KemenpanRB RI juga cukup bagus, realisasinya berada di angka 8,72 persen pada 2017 lalu dan ditargetkan terus meningkat.

Dalam meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah, target investasi PMDN/PMA tahun 2017-2021 sebesar Rp15.863.229.441,891. Sampai dengan 2019, telah mencapai Rp 14.108.219.114.805,00 atau sudah mencapai 89 persen. 

Selama tiga tahun terakhir, kontribusi pertambangan dan penggalian terhadap PDRB juga menggalami penurunan. Sedangkan pertanian dan industry pengolahan terus meningkat.

Hal ini mengindikasikan proses transformasi ekonomi masih dalam jalurnya.

Belum lagi bicara soal target dan realisasi dalam meningkatkan keterpaduan infrastruktur menuju daya saing daerah, peningkatan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hingga meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta perlindungan anak.

Dan untuk tahun depan, Bupati Kukar Edi Damansyah memprioritaskan  beberapa hal. Diantaranya, peningkatan produksi pertanian khususnya padi dan jagung, pengembangan irigasi pertanian melalui APBN, pembangunan Industri Kecil Menengah (IKM), peningkatan daya tarik wisata daerah dengan mengoptimalkan fungsi kawasan pusat bisnis (CBD.]

Edi berpandangan, pembangunan merupakan suatu proses penyelesaian permasalahan yang disusun secara gradual dan berkelanjutan. 

Pemerintah merupakan bagian dari pemangku kepentingan dalam proses pembangunan, sehingga semangat sinergi dan kolaborasi harus dibangun dalam suasana harmoni.

“Fokus pembangunan Kutai Kartanegara harus mampu mengambil peran strategis dalam proses pemindahan IKN ke wilayah Kaltim, khususnya terkait pembangunan manusia juga pembangunan sarana dan prasarana wilayah,” demikian Edi. (Adv)

Penulis: Reza Fahlevi

Editor: M.Huldi