Kamis, 12/03/2020
Kamis, 12/03/2020
KPU berkoordinasi dengan Kesbangpol untuk pembentukan Kampung Demokrasi di Kota Balikpapan yang akan dirilis pada 11 April 2020. (Foto : Istimewa/KoranKaltim.Com)
Kamis, 12/03/2020
KPU berkoordinasi dengan Kesbangpol untuk pembentukan Kampung Demokrasi di Kota Balikpapan yang akan dirilis pada 11 April 2020. (Foto : Istimewa/KoranKaltim.Com)
KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Kampung Demokrasi menjadi upaya agar Pemilihan Wali Kota - Wakil Wali Kota Balikpapan tahun ini bersih dari segala macam pelanggaran. Termasuk praktik politik uang.
Sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berkoordinasi dengan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk membentuk Kampung Demkorasi di enam kecamatan.
"Indikator Kampung Demokrasi mulai dari tingginya tingkat partisipasi dan tidak didominasi oleh suara salah satu partai politik atau pasangan calon pada pemilihan umum sebelumnya," kata Komisioner KPU Balikpapan, Syahrul Karim, Kamis (12/3/2020).
Bahkan KPU mendorong agar pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) menggunakan sistem pemilu dan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. "Kampung Demokrasi karena adanya isu politik yang cukup besar," ucapnya.
Sehingga diharapkan keberadaan Kampung Demokrasi agar Pemilihan Wali Kota - Wakil Wali Kota Balikpapan 2020 berlangsung demokratis. Sekaligus menekan kerawanan dan pelanggaran dalam politik.
"Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah merilis indeks kerawanan pemilu di Kota Balikpapan masuk kategori sedang," ujarnya.
Melihat hal tersebut, KPU menilai sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpolitik sesuai etika dan peraturan yang berlaku. Harus rasional dalam memilih.
"Bukan berdasarkan uang ataupun janji-janji pasangan calon. Tapi harus lebih pada visi misi dan program kerja," sambungnya.
Selain itu, keberadaan Kampung Demokrasi bertujuan menepis isu yang sarat singgungan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) serta intoleransi. Masyarakat pun didorong untuk cerdas dan berhati-hati terhadap kabar bohong atau hoaks.
"Jangan langsung percaya dan menyebarkan informasi yang kebenarannya belum bisa dipastikan. Ini penting sebagai penguatan literasi politik," jelasnya.
Rencananya Kampung Demokrasi akan dirilis pada 11 April 2020 mendatang. Nantinya juga diisi dengan penandatanganan pakta integritas menolak politik uang dan penguatan pendidikan politik. (adv)
Penulis/Editor : Hendra
Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.