KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Gubernur telah menerbitkan surat kepada pemerintah kota dan kabupaten se Kalimantan Timur. Isinya berupa pemangkasan Bantuan Keuangan dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah.

Tak ayal, kota Balikpapan akan kehilangan ratusan miliar Rupiah akibat pemangkasan itu. Sementara pandemi Covid-19 belum lagi berakhir. Ditambah lagi warga Beriman masih dihantui persoalan banjir yang tak kunjung tuntas.

Sehingga Komisi III DPRD Balikpapan ingin anggaran penanggulangan banjir tidak alami rasionalisasi. Kendati refocusing APBD 2020 tengah dilakukan guna menangani Covid-19.

"Memang ada beberapa anggaran fisik yang dikoreksi. Bahkan anggaran Dinas PU terpangkas 50 persen," kata Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, Sabtu (18/4/2020).

Kendati begitu, ia kembali menekankan agar anggaran bagi penanggulangan banjir tidak terpangkas. Kalau pun terimbas, nilainya diharapkan tidak terlalu besar.

"Kami minta diprioritaskan, tidak kena pemangkasan. Memang Dinas PU itu mendapat anggaran paling besar karena menjalankan proyek fisik," sebutnya.

Ya, banjir kembali menjadi momok selain pandemi Covid-19. Hujan deras dengan durasi 2 jam sudah mampu membuat pemukiman warga terendam.

"Maka saya minta, tolong penanganan banjir jangan dihapuskan. Kalau proyek pembangunan gedung, silakan dipangkas karena bisa dilanjutkan tahun berikutnya," tukas Alwi. (Adv)

Penulis/Editor: Hendra