KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menanti detail rencana perubahan anggaran dari Pemerintah Kota Balikpapan. Terlebih dengan adanya pemangkasan Bantuan Keuangan dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dari Pemprov Kaltim.

Anggota Badan Anggaran DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung mengataman pemerintah kota diber kesempatan untuk menyisir anggaran yang akan di-refocusing.

"Sektor mana yang dilakukan rasionalisasi atau penyesuaian, kami masih tunggu itu," kata Andi Arif Agung, Sabtu (18/4/2020).

Namun DPRD menyepakati tiga hal yang harus dilakukan perubahan dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini. Pertama menyangkut penanganan medis, penyiapan alat medis, penyediaan masker dan lainnya.

"Kami juga sepakat mengenai jaring pengaman sosial, apalagi sampai pada saat tahapan pemerintah akan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)," lanjutnya.

Pandemi Covid-19 tak hanya mengancam kesehatan penduduk. Tetapi turut melesukan sektor perekonomian. Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga yang berskala besar tergerus.

"Karena pastinya persoalan seperti ini memicu terjadinya stagnasi ekonomi, dunia usaha lesu, perlu adanya stimulan," sebutnya.

DPRD pun mengingatkan jangan sampai terjadi duplikasi kebijakan. Harus dibedakan antara kewenangan yang merupakan domain pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kewenangan Pemkot Balikpapan.

Termasuk realistis terhadap APBD karena sektor pendapatan pasti akan mengalami penurunan yang signifikan. "PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang ditarget lebih kurang Rp700 miliar, sudah sejauh mana realisasinya pada triwulan pertama tahun ini," ujarnya.

Rasionalisasi anggaran bisa dilakukan karena situasi ekonomi yang kini sangat terdampak signifikan. "Ya ini kan akibat wabah virus Corona," pungkasnya. ( Adv)

Penulis/Editor: Hendra