KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Penertiban lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Folder Air Hitam pada Jumat (8/5/2020) lalu oleh Satpol-PP, menjadi sorotan DPRD Kaltim.  

Tindakan tersebut dinilai tidak tepat, mengingat beberapa elemen masyarakat juga harus tetap mencari pendapatan di tengah pandemi Covid-19. 

Dari unggahannya lewat Facebook, Ketua Fraksi PKB Syafruddin, mengomentari tindakan Satpol PP Samarinda.

"Soal postingan yang di Facebook. Jadi, ada masyarakat yang WhatsApp (WA) saya. Dia kirimin foto-foto itu. Sebagai Anggota DPR saya melihatnya ini tindakan yang tidak tepat," kata Syafruddin saat dikonfirmasi pewarta, , pada Selasa (12/5/2020).

Ada dua alasan yang membuatnya kecewa atas tindakan yang diambil oleh petugas. Yakni momentum bulan suci Ramadhan dan situasi pandemi Covid-19. Ini yang membuat masyarakat harus jatuh bangun memperjuangkan ekonominya. 

"Memang gak ada kerjaan lain Satpol PP itu, kok menggusur aja kerjanya," tukasnya.

Lebih baik ketika di masa seperti ini tindakan  ada baiknya ditunda dulu. 

"Ini kan kasian, pedagang kaki lima digusur. Di angkut rombongnya. Kasian rakyat di sana," lanjutnya.

Dirinya berharap kepada pemerintah kota agar tidak ada dulu penggusuran. Selama masa pandemi Covid-19 ini dan bulan puasa ini, masyarakat belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

"Biarkanlah mereka cari rejeki, cari nafkah dulu," harapnya.

Dia minta langkah penertiban tetap mengedepankan kemanusiaan. 

"Kalau pun ada penertiban, yah harus ada sisi kemanusiaannya lah. Kasian orang lagi puasa dan masa corona begini kemudian digusur," pungkasnya. (ADV/*1)