KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Musibah banjir di Samarinda dinilai Anggota DPRD Kaltim Ali Hamdi sebagai bentuk musibah yang seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah kota maupun provinsi.

Pasalnya, persoalan yang dihadapi masyarakat seakan bertambah sebab musibah tersebut terjadi ditengah pandemi Covid-19. "Masyarakat memerlukan perhatian tidak hanya pemerintah tetapi kita semua untuk mengurangi beban mereka," kata Ali Hamdi.

Pemerintah sudah selayaknya melakukan restrukturisasi tata kota karena yang ada sekarang dinilai masih perlu banyak pembenahan. Kawasan resapan air dan perbaikan drainase harus menjadi prioritas kedepannya. Kawasan yang seharusnya menjadi resapan air banyak telah beralih fungsinya menjadi pemukiman dan sejenisnya. Solusi untuk meninggikan jalan belum mampu mengatasi persoalan dimaksud bahkan justru air ke pemukiman warga.

Drainase juga tidak sedikit yang tidak berfungsi normal atau mengalami kebuntuan, bahkan ada beberapa kawasan yang belum memiliki jalur air atau drainase. Oleh sebab itu penting bagi pemerintah untuk bsegera melakukan langkah nyata.

Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kaltim sebentar lagi dilakukan sehingga diharapkan bisa memberikan bantuan pengendalian banjir di Samarinda. "Tentu pemerintah daerah juga melakukan alokasi anggaran sehingga terjadi singkrinisasi antara provinsi dan kota termasuk bagaimana membuat program tang efektif dalam hal pengendalian banjir. (adv/*2)

Editor: Aspian Nur