Sabtu, 04/07/2020

KPU Balikpapan Ingatkan Pengelolaan Anggaran Sekretariat PPK - PPS

Sabtu, 04/07/2020

Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha (berdiri) memberikan arahan kepada peserta bimbingan teknis terkait pengelolaan anggaran Pilkada 2020. (Foto: Hendra/KoranKaltim.Com)

Join Grup Telegram Koran Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/+SsC4jer3I5syZWU1 atau klik tombol dibawah ini.

Grup Telegram Koran Kaltim

kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Berita Terkait

KPU Balikpapan Ingatkan Pengelolaan Anggaran Sekretariat PPK - PPS

Sabtu, 04/07/2020

logo

Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha (berdiri) memberikan arahan kepada peserta bimbingan teknis terkait pengelolaan anggaran Pilkada 2020. (Foto: Hendra/KoranKaltim.Com)

KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), selain pencalonan, pencoblosan hingga tingkat partisipasi, juga adalah persoalan anggaran daerah.

Jadi, kegiatan tahapan penggunaan mata anggaran harus dipertanggungjawabkan secara rinci. Termasuk kegiatan di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan, Noor Thoha usai membuka Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pilkada 2020.

"Bimtek ini menitikberatkan bagaimana Sekretariat PPK dan PPS tertib dalam administrasi. Karena sebagian besar anggaran terdistribusi di PPK - PPS," kata Noor Thoha, Sabtu (4/7/2020).

Distribusi anggaran yang dimaksud seperti honor Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga pembentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Jadi hampir 60 atau 70 persen anggaran terserap ke sana," sebutnya.

Sehingga akan menjadi masalah ketika tidak serius dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban. Sementara sekretariat panitia ad hoc adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di kantor kelurahan dan kecamatan.

"Karena mereka (sekretariat) bisa saja menganggap tugas di panitia ad hoc adalah kerja sampingan, atau mungkin tidak paham bikin LPj. Ini juga jadi masalah," ujarnya.

Penggunaan anggaran pun mendapat kontrol setiap hari. Bahkan lebih ketat. Sewaktu-waktu bisa dipanggil BPKP ketika dilakukan pemeriksaan atau audit keuangan.

"Jangan malas membuat LPj. Kegiatan sudah jalan, tapi LPj nggak dibuat. LPj itu ada foto, absen, uraian kegiatan, biaya yang dikeluarkan, ada nota. Itu dikontrol," pungkasnya.

Untuk diketahui, peserta bimbingan teknis sekitar 160 orang yang terdiri dari ketua dan sekretariat PPK - PPS dari 6 kecamatan. Narasumber yang dihadirkan diantaranya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepolisian  Kejaksaan, Kantor Pajak dan Sekretaris KPU Kaltim.(adv)


Penulis: Hendra

Editor: M.Huldi

KPU Balikpapan Ingatkan Pengelolaan Anggaran Sekretariat PPK - PPS

Sabtu, 04/07/2020

Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha (berdiri) memberikan arahan kepada peserta bimbingan teknis terkait pengelolaan anggaran Pilkada 2020. (Foto: Hendra/KoranKaltim.Com)

Berita Terkait


Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.