SAMARINDA – Reses anggota DPRD Kaltim Muspandi pada dapil Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser merangkum banyak aspirasi penting, seperti masalah air bersih, infrastruktur jalan, pendidikan hingga kesehatan. 

Ketua Fraksi PAN tersebut memahami bahwa keluhan serta usulan program pembangunan yang disampaikan warga merupakan kewajiban bagi anggota dewan untuk mengakomodir hingga nanti disampaikan kepada pemerintah.

Menurut dia, bicara soal pembangunan infrastruktur daerah, masyarakat harus mengerti pembagian urusan antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.

 “Seharusnya, pembangunan daerah merupakan tupoksi utama pemerintah setempat untuk membangunan daerahnya masing-masing. Pemerintah provinsi hanya membantu ketika keuangan di kabupaten/kota tidak memungkinkan,” jelasnya. 

Dikatakan Muspandi, persoalan lain yang sempat menjadi keluhan masyarakat yakni terkait lambatnya pembayaran honor guru dan pencairan dana Bosda ditingkat SMA/sederajat yang kini peralihan kewenangan ditangan Pemprov Kaltim. 

“Ini mungkin juga karena faktor masa transisi kebijakan, sehingga ada sedikit keterlambatan seperti yang dikeluhkan warga. Namanya keluhan, dan saya sebagai wakil rakyat maka keluhan itu harus tetap kita tampung,” terang dia.

Selain itu, listrik juga masih menjadi keluhan mayoritas warga Desa Bente Tualan, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, dijelaskan Muspandi, ada ketimpangan yang terjadi. Pasalnya, desa yang harusnya dilewati listrik, nyatanya hingga kini belum teraliri listrik.

“Memang awalnya Desa Bente Tualan belum begitu ramai penduduk, sehingga pembangunan listrik waktu itu hanya sekedar lewat. Tapi sekarang sudah ramai dan jadi daerah pemukiman warga, seharusnya ada tindakan khususnya dari pemerintah setempat,” ujanya.

Lanjutnya, persoalan terakhir adalah masalah pertanian yang kini masih jauh dari kata makmur. Padahal, mayoritas warga Paser adalah petani. “Ini akan menjadi catatan penting dalam penyampaian laporan hasil reses nantinya,” tutup Muspandi. (hms6)