TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengapresiasi penuh program yang dilakukan Kementerian Sosial RI yakni Program Keluarga Harapan (PKH).

Wakil Bupati (Wabup) Edi Damansyah mengatakan PKH yang diperuntukkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KMP) yang ada di Kukar, ke depan berangsur-angsur bisa bertujuan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi yang ada di Kukar. “Nantinya para warga yang masuk dalam PKH diharapkan bisa meningkat taraf hidupnya dengan memaksimalkan fasilitas yang telah di sediakan oleh Pemkab dan BRI yang ditunjuk oleh Kemensos sebagai penyalur bantuan langsung ke para warga penerima manfaat,” ucapnya usai acara penyaluran bantuan non tunai PKH oleh Kementerian Sosial RI di Pendopo Odah Etam, Selasa (5/9).

Seperti diketahui sasaran PKH  diberikan pada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari basis data terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria yang diantaranya, memiliki ibu hamil atau anak balita, memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar, anak usia SD/ 7-12 tahun, anak usia SLTP 12-15 tahun, anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak disabilitas dan memiliki Lansia diatas usia 70 tahun.

Edi berkeinginan di 193 desa dan 44 Kelurahan yang tersebar di 18 kecamatan bisa merasakan manfaatnya PKH dan masyarakat bisa terlayani dengan baik. “Kita ingin nanti penguatan bagaimana pemberdayaannya, karena BRI juga menyediakan fasilitas-fasilitas permodalan untuk kelompok usaha. Ini terus kita lakukan sinergitasnya. Kita ingin dinas sosial dan dinas tenaga kerja kita sinergikan, tapi untuk pelatihan-pelatihan teknologi tepat guna itu bisa kita pusatkan pada peserta PKH ini,” ujar Edi.

Untuk diketahui tahun ini, jumlah penerima manfaat PKH sebesar 9.397 KK dengan total bantuan pertahun sebesar Rp 17.760.330.000,- sampai tahap ketiga. Data ini menunjukkan setia tahunnya sejak 2013 hingga saat ini penerima manfaat PKH Kukar selalu meningkat. Sedangkan penerimaan Bantuan Beras Sejahtera untuk Kukar mencapai 31.570 KK, per KK menerima 15 Kg di kali 12 bulan. Sedangkan untuk bantuan Disabilitas 2017 mencapai 67 jiwa dengan nilai bantuan sebesar Rp210 juta. Dan untuk bantuan lajut usia sebanyak 66 jiwa dengan total bantuan sebesar Rp210 juta. 

Sementara itu perwakilan dari Kementerian Sosial RI Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Adi Karyono, menegaskan pihaknya mendukung pelaksanaan PKH di Kukar dengan langsung hadir ke Kukar untuk melakukan monitoring langsung terkait penyaluran PKH. 

Menurut Adi, tentu ada tantangan tersendiri bagi para pendamping peserta PKH, pihak Dinsos dan pihak BRI selaku bank yang dikerja samakan dalam PKH ini, jika mengacu pada letak geografis Kukar yang sangat luas supaya bisa membayarkan dengan cepat sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan tahapan, dalam hal ini empat kali tahapan. kami mendorong sebetulnya, kalau dari sisi kegiatan-kegiatan dan operasional dalam hal ini gaji para pendamping ini murni dari pusat, termasuk juga perlengkapannya.

“Kami sebenarnya mendorong kepada sharing APBD, untuk bisa memperhatikan kinerja dari pendamping dan memberikan fasilitas lainnya, seperti biaya operasional tambahan untuk transport maupun kendaraan, insha Allah untuk olah data akan kami berikan,” imbuh Adi. (adv/hei/ran)